Pemkab Mojokerto Migrasi dari Simbada Go Menuju e-BMD

© mili.id

Bupati Ikfina menginstruksikan agar jajarannya segera menginput barang milik daerah mulai perolehan Tahun 2023 pada sistem e-BMD (Foto: Nana/mili.id)

Mojokerto - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar sosialisasi Penerapan Aplikasi Sistem Barang Milik Daerah (e-BMD) untuk meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah.

Sosialisasi penerapan Aplikasi e-BMD ini juga sesuai dengan tindak lanjut pemberlakuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah.

Hal ini untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Dalam laporannya, Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto Mieke Juli Astuti menjelaskan, saat ini pengelolaan keuangan berbasis elektronik termasuk pengelolaan BMD menyesuaikan Peraturan Pemerintah 12 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Maka dari itu, SDM dituntut bisa melaksanakan tertib administrasi pengelolaan BMD yang sangat menentukan kualitas LKPD. Sehingga diperlukan inovasi dan percepatan dalam mewujudkan akuntabilitas dalam LKPD.

"Aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan SIPD ditingkatkan menjadi SIPD RI. Saat ini aplikasi Simbada Go menyesuaikan dengan migrasi ke aplikasi e-BMD sesuai Permendagri 47 Tahun 2021, untuk mendukung pengelolaan BMD yang akuntabel," ujar Mieke.

Mieke menambahkan, yang menjadi perhatian BPK RI adalah kewajaran pencatatan atribut pada kartu inventaris barang.

Dampaknya bisa mempengaruhi nilai atas aset yang diperoleh, pengamanan dan pemanfaatan aset yang dikuasai perangkat daerah dalam hal ini Kepala OPD sebagai pengguna barang, serta keberadaan fisik aset sesuai dengan pencatatannya.

Pemkab Mojokerto Migrasi dari Simbada Go Menuju e-BMDPemkab Mojokerto Migrasi dari Simbada Go Menuju e-BMD

"Selain dari pada BPK RI, terdapat area intervensi MCP KPK RI tentang pengelolaan barang milik daerah Pemkab Mojokerto, yang juga harus memenuhi dokumen screenshot pencatatan aset berupa menu-menu laporan BMD sesuai Permendagri 47 Tahun 2021 yang terdapat pada e-BMD," bebernya.

Mieke juga menjelaskan bahwa hal tersebut dalam sudut pandang MCP KPK RI atas BMD yang tidak tercatat, sehingga dapat berpotensi penyalahgunaan BMD yang kemudian berakibat terjadinya kerugian keuangan daerah.

MCP KPK RI juga menekankan sinergitas rekonsiliasi atau pencocokan data keuangan dan aset pada OPD. Hal ini untuk menghindari kurang optimalnya koordinasi antara BPKAD dengan OPD teknis sehingga mengakibatkan BMD tidak tercatat.

"Oleh karena itu, diperlukan rekonsiliasi antar keuangan dan barang pada OPD, rekonsiliasi antar OPD dan BPKAD, serta rekonsiliasi antara aset dan akuntansi. Data hasil rekonsiliasi dan inventarisasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan identifikasi BMD yang digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan," ungkap Mieke.

Sementara terkait sistem inventarisasi barang milik daerah (BMD) Kabupaten Mojokerto, yang segera bermigrasi dari Simbada Go menuju e-BMD, Bupati Ikfina menginstruksikan agar segera menginput barang milik daerah mulai perolehan Tahun 2023 pada sistem e-BMD.

"e-BMD ini sebenarnya sudah ada sejak 2021, hanya saja kita belum memanfaatkan. Saat ini ada 33 daerah se-Indonesia termasuk kita, sedang proses menggunakan e-BMD. Dimana barang yang tercatat sampai tahun 2022, sedangkan 2023 ini belum dimasukan," terang Ikfina.

"Maka tugas kita semuanya adalah nanti setelah sosialisasi ini targetnya adalah semua barang milik daerah yang kita beli dan kita dapatkan perolehannya di Tahun 2023 untuk segera di entry-kan pada aplikasi e-BMD," sambung dia.

Ikfina menginginkan agar semua barang milik daerah bisa tercatat semua di aplikasi e-BMD. Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini juga meminta agar kepala OPD juga turut memantau terkait penginputan barang tersebut.

"Para kepala OPD tolong monitor penginputan ini, karena harus ada kesepakatan batas waktunya," pungkasnya.

Editor : Narendra Bakrie



Berita Terkait