4 Bidang Atas Kinerja Bupati Ikfina Diapresiasi Positif Masyarakat Mojokerto

Mojokerto - Kinerja pemerintah kabupaten Mojokerto, Jawa Timur mendapat apresiasi dari warganya berdasarkan survei periodek yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 1 sampai Juni 2024.

Hal ini tentunya perlu dilanjutkan dengan optimalisasi kinerja di berbagai bidang yang masih dirasa kurang di akhir periode pemerintahan nanti.

Baca juga: Saksi Bisu Perjuangan KH Hasyim Asy'ari di Sel Nomor 2 Lapas Mojokerto

Secara garis besar ada lebih dari tiga perempat bagian responden yang mengapresiasi kinerja Pemkab Mojokerto dalam hal kesejahteraan sosial, perekonomian, politik, dan keamanan hingga penegakan hukum.

Tingginya apresiasi publik dalam kinerja Pemkab Mojokerto yang dipimpin oleh Bupati Ikfina Fahmawati tak lepas dari penilaian positif dari 4 bidang utama yang dipotret dalam survei tersebut.

Sosok pemimpin perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto, Bupati Ikfina Fahmawati. Foto : (nana/mili.id)

Hasil survei kinerja kerja yang dilakukan pada awal Juni 2024 meletakkan kepuasan dalam bidang kesejahteraan sosial sebagai aspek yang secara umum dinilai paling tinggi.

Di mana tingkat kepuasan secara umum pada bidang kesejahteraan sosial mencapai 82,4%. Jika dilihat secara detail pada setiap subindikatornya rata-rata kepuasan tak kurang dari 71,3%.

Penilaian positif terhadap hal ini ditunjang oleh tingginya apresiasi dalam variabel kesehatan maupun pendidikan.

Sedangkan, tingkat kepuasan publik dalam hal pelayanan kesehatan mencapai lebih dari 85%. Penilaian ini menjadi yang tertinggi dibandingkan dari keseluruhan subindikator penyusun tingkat kepuasan.

Tak kalah dengan itu, dalam hal peningkatan kualitas pendidikan sekitar 8 dari 10 responden juga menyatakan puas.

Sosok pemimpin perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto, Bupati Ikfina Fahmawati. Foto : (nana/mili.id)

Pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi sektor paling fundamental dengan dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat dalam kesehariannya.

Di mana ketersediaan akses serta kualitas yang dihadirkan tak lagi bisa ditawar sebagai wujud dari pemenuhan kebutuhan dasar atas kesehatan dan pendidikan.

Meski demikian, di bidang kesejahteraan sosial tingkat apresiasi publik terkait persoalan kemiskinan dan bantuan langsung masih dinilai kurang memuaskan oleh seperempat bagian responden.

Fenomena kemiskinan juga masalah-masalah aliran bantuan sosial masih menjadi persoalan yang kompleks dan tidak dengan mudah dapat diselesaikan dalam konteks tata kelola kewilayahan oleh pemerintah daerah.

Untuk mengatasi persoalan ini pemerintah perlu secara kontinu melakukan perbaikan dan peningkatan pengawasan aliran bantuan sosial termasuk pula jaminan-jaminan sosial yang perlu terus dikawal pelaksanaannya.

Tentu mulai dari sasaran penerima dan mekanisme dalam mengakses jaminan yang kerap menyisakan polemik.

Baca juga: Sosialisasi E-Katalog V6, Ning Ita: Digitalisasi adalah Keniscayaan

Aspek kedua yang dinilai tinggi yakni perekonomian. Sebesar 80,1 % responden menilai puas terhadap kinerja Pemkab pada aspek ini. Subindikator dibidang ekonomi yang paling mendapat penilaian kepuasan tertinggi menyangkut pemerataan pembangunan infrastruktur hingga pengembangan wisata, UMKM, serta koperasi.

Tidak kurang dari 7 dari 10 bagian responden mengakui bahwa kinerja Pemkab Mojokerto akan hal ini memang memuaskan.

Dalam urusan perekonomian yang lebih mendasar, seperti pengendalian harga, apresiasi yang diberikan publik jauh lebih kecil, hanya sekitar dari 60 % responden. Hal yang tak jauh berbeda juga terbaca pada kepuasan masyarakat untuk pengembangan pertanian dan peternakan.

Di samping, itu usaha Pemkab Mojokerto dalam menyediakan lapangan pekerjaan tampaknya juga masih mendapatkan tantangan tersendiri.

Secara statistik dalam rilis badan pusat statistik untuk Agustus 2023, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mojokerto terus menurun 0,16% menjadi 4,67% dibanding tahun sebelumnya.

Pada 2021, bahkan tingkat pengangguran terbuka masih menyentuh 5,54% atau 33.033 jiwa.

Namun, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kerja-kerja pemda dalam mengurangi masalah pengangguran ini masih diapresiasi oleh lebih dari separuh bagian responden.

Ada 44 % responden lainnya yang menilai tak puas dan berharap ada optimalisasi program dan gebrakan untuk menekan angka pengangguran di Mojokerto.

Baca juga: 1500 Guru dan 500 Murid Prasejahtera Dapatkan Perhatian Safari Ramadan Dindik Jatim

Selanjutnya secara umum, publik juga menilai positif kinerja bidang politik dan keamanan.

Illustration grafis Foto : Sumber Diskominfo Kabupaten Mojokerto mengutip dari kompas.id

Di mana mayoritas responden atau sekitar tiga perempat bagian responden memberikan apresiasi pada Pemkab Mojokerto dalam hal ini.

Setelah ditelisik, secara lebih mendetail dalam susunan subindikator kepuasan di bidang politik dan keamanan tersebut, jaminan atas kebebasan berpendapat, menghargai perbedaan, hingga adanya jaminan keamanan yang dirasakan warga dalam keseharian menjadi variabel yang paling tinggi.

Tentu hal ini menunjukkan adanya ruang bagi masyarakat untuk turut mengawasi, memberikan ide, dan terlibat langsung dalam proses berjalannya pelayanan yang diberikan Pemda.

Kanal pelaporan warga baik secara langsung dengan platform aduan call center maupun secara digital perlu terus dioptimalkan agar dengan mudah dapat terus diakses dan mendorong keaktifan publik untuk terus terlibat dalam pembenahan pelayanan pemkab.

Alhasil pada aspek ke empat, penegakan hukum, secara umum tingkat kepuasan publik menyentuh angka 77,8 persen.

Dari jumlah variabel pengukur dalam bidang itu, upaya Pemkab dalam menegakkan peraturan daerah mendapat apresiasi paling tinggi. Dari 3 per 4 bagian responden menilai penegakan perda cukup optimal berjalan.(Adv)

Editor : Aris S