Polemik Rebutan Bidang Pemerintahan dan Kesra, Ketua Pansus: Kita Menyesuaikan Saja

Mili.id - Penyesuaian perubahan struktur organisasi tata kerja(SOTK) pemerintah kota Surabaya telah menjadi polemik di DPRD Kota Surabaya. 

Polemik itu terjadi saat  Rapat Pansus Tata Tertib (Tatib), dimana saat rapat berlangsung diduga adanya kabar salah satu anggota Pansus walk out (WO) sebelum rapat selesai. Karena usulannya tidak diterima oleh para anggota lainya.

Baca juga: Ning Ita Angkat Bicara tentang TPP ASN dan GTT PTT Swasta di Mojokerto Molor

Yakni, mengenai bagian Pemerintahan dan Kesra yang nantinya akan menjadi mitra kerja komisi A.

Namun, kabar WO nya salah satu anggota tersebut dibantah Ketua Pansus Tatib, Mochammad Mahmud, ia menegaskan bahwa hal itu disebabkan beda pendapat saja. 

"Kalau WO itu enggak ada, WO itu kita beda pendapat, saya tidak sependapat saya keluar itu WO, (di rapat) tidak seperti itu," tegas Mahmud saat dikonfirmasi wartawan, beberapa waktu lalu. 

Lantas Mahmud menganalogikan, jika (dalam rapat) ada orang yang keluar itu biasa, kemudian dia masuk lagi karena tidak ada kesepakatan mengenai bidang kesra di komisi A. 

"Kalau kesra di komisi A itu, bukan komisi A nya, bukan pansusnya, tapi karena memang namanya pemerintahan dan kesra." jelas Mahmud. 

Mahmud mengakui, bidang pemerintahan selama ini ada di Komisi A, sedangkan bidang kesra berada di Komisi D. 

Baca juga: DPRD Surabaya Ingatkan Pemkot, Pinjaman Utang Harus Relevan dengan Kebutuhan Warga

Kendati begitu, tegas Mahmud perubahan itu menyangkut kesra pindah ke Komisi A, sedang bidang pertanahan juga pindah ke  Komisi C

"Yang mana selama ini ditangani Komisi A." sergah Mahmud. 

Mahmud memaparkan,  perpindahan atau rotasi bidang itu, karena OPD nya berubah dari pemkot, sehingga semuanya mengalami perubahan pula. 

"Jadi kita ini enggak ikut apa-apa, ikut menyesuaikan saja, menyesuaikan SOTK yang baru, iya seperti itu, ya sudah, supaya ini enggak salah dicocokkan lagi pansus nya." tandas Mahmud. 

Baca juga: Tim Transisi Rio-Ulfi Rembukan Situbondo Naik Kelas

Dilansir dari Jawa Pos, Mahmud mengaku telah dipanggil pimpinan dewan untuk menyelesaikan polemik rebutan bidang pemerintahan dan kesra tersebut. 

Dia menjelaskan pimpinan dewan menyarankan bagian pemerintahan dan kesra ini diserahkan ke Komis D. Kendati begitu, ia belum memberikan keputusan apapun. 

"Karena ini adalah pansus terbuka, maka saya akan sampaikan saran tersebut ke anggota pansus," tuturnya. 

Editor : Redaksi