Jumlah Pengangguran di Gresik 46 Ribu Jiwa, Ini Usulan Ketum GEMPAR

Mili.id - Jumlah pengangguran di Kabupaten Gresik dengan total sebanyak 46.304 jiwa (yang tercatat sebagai pencari kerja di Kartu Kuning) mendapat perhatian dari Aris Gunawan, S.Sos. Pria yang saat ini menjadi Ketua Umum Generasi Muda Peduli Aspirasi Masyarakat (GEMPAR) ini punya cara supaya pengangguran berkurang dan kesenjangan ekonomi di Kabupaten Gresik teratasi.

Aris prihatin, banyaknya industry dan pabrik yang ada di Kabupaten Gresik tak mampu meningkatkan pengangguran. Anehnya, tenaga kerja dari luar Gresik yang direkrut oleh perusahaan.

Baca juga: Wagub Emil, Yakin Ansor Bisa Meredam Trend Individualis Generasi Muda Saat Ini

“Jumlah Pengangguran Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Tahun 2020 mencapai 8,21% dengan jumlah penganggur sebanyak 46.304 jiwa dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada rentang usia 19 sampai 64 tahun sejumlah 617.699 jiwa. Inilah yang menjadi perhatian kami,” ujar Aris, Selasa 8 Februari 2022.

Dijelaskan Aris, salah satu pemicu meningkatnya jumlah pengangguran di Kabupaten Gresik ialah imbas dari pandemic covid-19. Tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2020 naik 2,67% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,54%. Kenaikan ini disebabkan karena banyak tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19 dan jumlah penempatan yang sedikit.

Atas masalah itu, Aris mengajak seluruh Kepala Desa maupun Lurah di Gresik meningkatkan keterampilan pemuda atau masyarakat dengan menyelenggarakan pelatihan. Jenis pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan pabrik yang akan dituju. Dan lagi, tenaga yang jadi mentor berasal dari pabrik yang bersangkutan. Mulai dari tenaga supervisor atau sekelas manajer.

Dengan demikian, kebutuhan tenaga kerja terampil bisa dipenuhi oleh masyarakat sekitar dan tidak harus merekrut dari luar. Selain itu, Aris mengimbau agar di masing-masing Balai Desa, harus ditempel kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan setempat, sehingga warga yang butuh pekerjaan mendapatkan informasi dari desa.

“Selama ini, minimnya informasi dari perusahaan membuat warga tidak berkesempatan mengajukan permohonan pekerjaan di pabrik atau industry setempat. Sekaranglah saatnya peran Kepala Desa atau Lurah harus pro aktif untuk mengurangi angka pengangguran ini,” tegas Aris. (did)

Editor : Redaksi