Reses Perdana, Dyah Katarina Sampaikan Capaian Kerja By Data

Mili.id - Hari perdana masa reses Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Dyah Katarina, melakukan Jaring Aspirasi bersama warga RT01 RW02 Kel. Jambangan, Surabaya.

Penjelasan terkait capaian kerjanya, disampaikan secara gamblang by data. Mulai dari penjelasan data MBR, kondisi Covid terkini, Kader lingkungan, hingga masalah pendidikan.

Baca juga: Masalah Surat Ijo di Surabaya Disorot, Dinilai Cekik Perekonomian

"Memang penanganan Covid hari ini tidak seketat dulu, tetapi saya melihat Pemkot bekerja sangat keras melayani warga menghadapi virus Covid varian baru ini, " Katanya, Senin, 14 Februari 2022, malam.

Pada kesempatan itu, DK panggilan istri Mantan Walikota Surabaya Bambang DH tersebut juga menjelaskan terkait penanganan ibu hamil hingga anak stunting.

"Stunting adalah gizi buruk pada anak. Jadi Pertumbuhan pada tubuh anak tidak sesuai dengan usianya, " Ungkapnya.

"Penanganan bayi Stunting harus sejak didalam kandungan. Maka dari itu kami berharap banyak kepada para kader kesehatan untuk lebih cermat mengamati ibu hamil di wilayahnya," Pinta DK kepada para kader yang hadir.

Baca juga: Warga Sawahan Surabaya Ingin PTSL Diadakan Lagi, Kuota Pemohon Ditambah

Akan tetapi ia juga mengingatkan agar berhati-hati untuk menentukan stunting atau tidaknya seorang anak, agar tidak terjadi kesalah fahaman antara masyarakat dengan ibu-ibu kader.

Selain permasalahan sosial dan pendidikan, Dyah Katarina juga menjaring aspirasi terkait masalah kebutuhan sarana prasarana dan pembangunan.

Dalam hal tersebut, Politisi perempuan PDI Perjuangan ini mengaku bukan wewenangnya, namun ia berjanji akan mencatat kedalam POKIR (Pokok Pikiran dewan, red) dan mengusulkan dalam bahasan rapat paripurna Dewan bersama Pemerintah Kota Surabaya, untuk segera ditindak lanjuti.

Baca juga: Warga Wadul Soal Pendidikan dan BPJS ke Anggota DPRD Surabaya

"Ini bukan wewenang kami di Dewan, tapi monggo diajukan melalui proposal yang ditujukan ke Walikota. Saya berjanji akan menyampaikan secara prosedural, " terangnya.

"Karena selain menjaring aspirasi, kewajiban kami adalah memberi edukasi, mana yang bisa dan tidak bisa dilakukan seorang wakil rakyat," imbuhnya. 

Editor : Redaksi