Fatkur: Dakel dan Musrenbang Kurang Efektif, Bila Warga Nunggu 1 Tahun

Mili.id - Anggota Komisi A, Fatkur Rohman mengaku, saat reses di Genteng mendapatkan banyak masukan agar pemerintah memperbanyak peluang pemberdayaan ekonomi warga. 

Untuk itu ia meminta Pemkot segera melakukan pembenahan. Tentunya, dimulai dari pemetaan siapa warga yang benar-benar membutuhkan penetrasi pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Baca juga: Giliran Kantor KONI Jatim di Surabaya yang Digeledah KPK

Fatkur meyakini peluang tersebut memungkinkan, sebab tidak hanya berupa pelatihan, namun bisa 1 paket program hulu sampai hilir, sekaligus disertai dengan pendampingan. 

"Misalnya, dalam 1 paket itu ada pelatihan, kemudian support barang dan juga didampingi sisi pemasarannya. Kalau pelatihan kue, dapat seperangkat alat buat kue, pelatihan cooking atau memasak, ya plus alat masaknya." urai politisi PKS tersebut, pada Rabu (16/2).

Fatkur menjabarkan, sebenarnya warga memahami ada kuota dan keterbatasan anggaran. Kedati begitu, ia berharap pemkot bisa membuka pintu-pintu CSR untuk program pemulihan ekonomi, karena banyak anak-anak muda juga kena PHK dan belum bekerja.

Namun, evaluasi Dakel dan Musrenbang Kecamatan, jika mengusulkan 1 paket pemberdayaan, harus menunggu 1 tahun ke depan untuk implementasinya, sehingga dikeluhkan warga. 

"Nunggu 1 tahun siapa yang kuat pak, akhire cari kerja yang lain dan ketika tahun depan program turun, peserta wis buyar kabeh", kata Fatkur, menirukan keluhan Ibu Antik dalam sebuah kesempatan Reses di genteng.

Di samping itu, warga menyampaikan, bahwa kebutuhan pelatihan atau bekerja hari ini bagian dari dampak Pandemi. Harusnya, sambung dia, Pemkot bisa membuat skema tahapan antara usulan masuk dan implementasi itu tidak terlalu lama. 

Baca juga: Rumah La Nyalla Digeledah, Keluarga: KPK Tidak Temukan Barang Bukti

"Pemkot lebih paham caranya. Kalau tidak bisa, DAKEL dan MUSRENBANG menjadi kurang efektif untuk pemberdayaan masyarakat, balik lagi ke fisik dan fisik, karena warga tidak bisa menunggu 1 tahun, kebutuhan adalah hari ini." tegas nya.

Masukan lain yang cukup mengagetkan, lanjut Fatkur, saat mendengar pengakuan Camat, bahwa bisa dilakukan pengajuan pelatihan, plus dapat alat di dana kelurahan. Namun sangat disayangkan, ketika warga mengusulkan, sistem atau aplikasinya tidak support. Tidak ada pilihan perihal pelatihan dan support alatnya. 

"Ini semoga menjadi masukan bagi pemkot khusus Diskominfo agar bisa memberikan feature di aplikasi yang memungkinkan agar pemkot tidak terkesan PHP ke warga. Wes terlanjur semangat namun aplikasi tidak support." ungkapnya

Di sisi lain juga ada keluhan terkait regulasi, ia pun berharap hal ini jadi masukan bagi bagian hukum, syarat peserta pelatihan harus berupa pokmas dan memberikan bukti kegiatan selama 1 tahun terakhir, menurutnya ini sungguh menyulitkan warga terdampak.

Baca juga: KPK Geledah Rumah La Nyalla di Surabaya Terkait Perkara Dana Hibah Pokmas Jatim

"Sehingga masyarakat butuh treatment setelah mereka di PHK atau menjadi MBR." ucap nya.

Fatkur menjabarkan, warga juga mempertanyakan bila membentuk pokmas bulan ini, akan tetapi kalau menunjukkan kegiatan 1 tahun sebelumnya berarti pokmas sejak awal memang tidak diberi ruang. Dan itu untuk pokmas-pokmas lama aja.

"Sehingga mereka memohon ada kebijakan dari pemot perihal ini, agar tidak terkesan mau menolog tapi kok dipersulit." sergah Fatkur 

Editor : Redaksi