Ajeng Wira Wati/Foto: Mili/roy
Mili.id - Permasalahan insentif kader kesehatan Surabaya sebagaimana yang dijanjikan Pemkot kian jadi rasan-rasan publik Kota Pahlawan, utamanya di lingkaran para kader.
Mengurai hal ini, Politisi Partai Gerindra, Ajeng Wira Wati menilai, gejolak tersebut muaranya dari ketidakjelasan dan simpang siur nya insentif Rp 400 ribu tersebut. "Jadi saya juga dihubungi oleh beberapa warga salah satunya dari kelurahan Airlangga, daerah Simokerto dan Kelurahan Mojo. Saya membacanya tidak ada komunikasi yang jelas, simpang siur dalam mencari Info dari Pak Wali (Eri Cahyadi) ada kenaikan Rp 400 ribu." ujar Ajeng kepada Mili.id, Rabu (2/3).
Baca juga: Pemkot Surabaya Raih Opini WTP Ke-13 Berturut-turut dari BPK
Di samping itu, menurut Ajeng SK yang diturunkan Pemkot tidak mengakomodir nama nama semua kader. Sehingga menimbulkan pertanyaan dari intern Pemkot sendiri, yakni petugas di kelurahan Kasi Kesra maupun di Puskesmas.
"(Mereka) juga bingung. Emang perlu adanya peraturan yang jelas. Pemerintah maunya seperti apa? Kalau bisa disebut kan Perwali nya." tegas Ajeng.
Baca juga: RPJMD Surabaya 2025-2029 Fokus pada Transformasi Menuju Kota Berkelanjutan
Lantas, dalam hal ini Ajeng menyebut perkara stunting, yang mana kader stunting Simokerto dijanjikan Rp 30 ribu transportnya perhari, tapi turunnya hanya 5 ribu perhari. Sehingga ia pun menanyakan terkait insentif nakes itu, tetap jalan atau tidak?
"Jadinya sangat menyusahkan. Jadi istilahnya itu, juga jiwa sosialnya jangan sampai disebut tidak mendapatkan timbal balik yang baik dari Pemkot, dalam artian bukan berarti yang dianggap penugasan kepada kader, tapi dalam dari benak kader ini kita masih bersifat sosial. Dan mereka sangat ingin bicara dengan walikota." beber Ajeng.
Baca juga: SITALAS Jadi Model Percontohan Nasional, Anak Surabaya Bisa Sampaikan Aspirasi 24 Jam
Melihat permasalahan yang sangat kompleks ini, Ajeng sangat mendesak program Pemkot harus jelas konsepnya, tidak asal cepat (instan). Fokus seperti apa Perwali nya, biar tidak menimbulkan kebingungan pada kader yang sudah semangat.
"Artinya, siapa yang enggak ingin 0 persen stunting, pasti mau! Tetapi bagiamana kerjanya, pasti kan kader menanyakan, ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh walikota, yang diterima masuk di rekeningnya masing masing. Nah itu jadi pernyataan." demikian Ajeng.
Editor : Redaksi