Jelang Unas, Dewan Desak Pemkot Selenggarakan PTM 100 Persen

Mili.id – Pemkot Surabaya diimbau segera melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen, jika sudah memenuhi persyaratan. Sebab, menurut Anggota Komisi D, Hari Santoso, Dinas Pendidikan (Dispendik) sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait vaksinasi  siswa.

Hari meyakini, saat ini tidak ada lagi keberatan orang tua siswa untuk PTM 100%. Terlebih siswa sebentar lagi akan mengahadapi ujian nasional dan kenaikan kelas.

"Jadi PTM 100 persen penting digelar. Meskipun hasil Unas dan kenaikan kelas tidak lagi menjadi tolak ukur kelulusan siswa, namun PTM akan membuat kepercayaan diri siswa meningkat,” ujarnya di Surabaya, Kamis (17/03).

Hari menuturkan, sekolah saat ini sudah membuka pendaftaran siswa baru. Sehingga, apabila PTM 100 persen digelar dapat meningkatkan kepercayaan calon siswa baru, termasuk orang tua wali murid.

“Jadi menurut saya segera lakukan dilakukan saja PTM 100 persen, apalagi kedepan kan Pemkot Surabaya akan mengcover biaya sekolah setingkat SMA, tentu ini akan meningkatkan kepercayaan murid akan meneruskan jenjang sekolah disaat PTM 100 persen digelar,” tuturnya.

Dengan PTM 100 persen, jelas Hari,  siswa bisa langsung mendapatkan informasi dari para para guru secara langsung. “Jadi sebaiknya segera direalisasikan PTM 100 persen di Surabaya,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh menerangkan, seiring ditetapkannya PPKM Level 2 di Kota Surabaya, maka mulai Senin (14/3), PTM SD-SMP diterapkan 50 persen bergantian tanpa sesi.

Sedangkan 50 persennya, mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring. "Sambil terus kita lakukan evaluasi. Mudah-mudahan level PPKM di Surabaya terus turun ke Level 1 dan bisa menuju ke 100 persen PTM," kata Yusuf saat menggelar konferensi pers di kantor eks Humas Pemkot Surabaya, Rabu (16/3/2022).

Yusuf menyebut, apabila nanti PTM diterapkan 100 persen, maka tentu di awal pola yang dijalankan tetap menyesuaikan dengan kondisi sekolah.

Sebab, setiap sekolah itu memiliki ruangan kelas dengan kapasitas yang berbeda. "Kita acuannya tetap pada SKB 4 Menteri dan PPKM Inmendagri. Kalau sudah level 1, kalau memungkinkan 100 persen pakai shift, kita lakukan. Karena kondisi sekolah itu variatif, ada yang luasan kelas lebar, ada yang kecil," pungkasnya.

Baca juga: Pandangan Pakar UM Surabaya Bila UN dan Zonasi Kembali Diterapkan

Editor : Redaksi