Ekbis
Mili.id - Sebanyak 17 Rumah Sakit Swasta menolak bekerjasama dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN). Menurut Ketua Komisi C, DPRD Surabaya, program pemerintah pusat tersebut, mewajibkan Rumah Sakit Negeri/ Swasta, TNI/ Polri kerja sama.
"Yaitu, dengan program JKN atau menerima pasien BPJS maupun Kartu Indonesia Sehat (KIS)." ujar Baktiono usai rapat LKPJ Walikota dengan sejumlah dinas terkait, Rabu (6/4).
Baca juga: Kenalkan Aplikasi Surya Sehat, Ruang Konsultasi Medis Online Bagi Warga Surabaya
Baktiono menyatakan, Rumah Sakit harusnya menyediakan 30% fasilitas kesehatan. Sehingga, ia menyesalkan apabila Dinas Kesehatan belum mampu untuk bekerjasama. "Pansus LKPJ di Komisi C akan menindaklanjuti dan Mengundang ke-17 Rumah Sakit. Agar mau menerima program dari pemerintah." kata politisi senior PDIP itu.
Baca juga: RS Hewan Unair Sebut Vaksin dan Peternak Jadi Kunci atasi Wabah PMK
Program sektor kesehatan. Menurut Baktiono warga ber KTP Surabaya dapat mengakses program kesehatan gratis di Rumah Sakit Surabaya. Bahkan ia mengaku dalam rapat membawa bukti dan pasien di rumah sakit pemerintah.
"Tadi ada 2 rumah sakit yaitu Rumah Sakit Unair yang kedua Rumah Sakit Pemprov Jawa Timur di Karang Tembok. Mereka (warga) menunjukkan KK maupun KTP ternyata mereka juga harus bayar." urai Baktiono.
Baca juga: Komisi C DPRD Surabaya Sesalkan Sikap PT KAI Daop 8, Begini Duduk Perkaranya
Maka, Baktiono menekankan agar Dinkes meyakinkan, menyosialisasikan dan harus melakukan MOU. "Kalau enggak ada MOU hanya sosialisasi, tidak ada artinya. Dinkes (harus) mewujudkan apa yang diinginkan walikota dan wakilnya." demikian Baktiono.
Editor : Redaksi
Berita Terkait
Pemerintahan
Kenalkan Aplikasi Surya Sehat, Ruang Konsultasi Medis Online Bagi Warga Surabaya
Rabu, 26 Mar 2025 17:06 WIB
Peristiwa
RS Hewan Unair Sebut Vaksin dan Peternak Jadi Kunci atasi Wabah PMK
Senin, 17 Feb 2025 15:45 WIB
Pemerintahan
Komisi C DPRD Surabaya Sesalkan Sikap PT KAI Daop 8, Begini Duduk Perkaranya
Kamis, 09 Jan 2025 17:55 WIB
