Ringankan Masyarakat, Thony: Perlu Reformasi Birokrasi Pengurusan Klaim Asuransi

Mili.id - Pemerintah membolehkan masyarakat mudil Lebaran 2022, diprediksi animo pemudik membludak, eurofia tersebut mengundang kekhawatiran bagi Wakil DPRD Kota Surabaya, AH THony. Menurutnya, jalan yang begitu padat memancing masyarakat emosional sehingga kerap terjadi kecelakaan.

"Ini merupakan bentuk bencana yang perlu diantisipasi." Emang pihak kepolisian sudah mengantisipasi dengan seksama. Tapi biasanya masyarakat yang lolos dari pantauan, ada saja insiden itu (kecelakaan)." beber AH Thony, kepada wartawan, Kamis (28/4).

Baca juga: Cuti Lebaran Usai, Ning Ita Pastikan Pelayanan Publik di Kota Mojokerto Lancar

Ketika terjadi kecelakaan, pemudik pastinya perlu perawatan. Kendati begitu, Thony menyebut adakalanya terkendala dengan pembiayaan. Walau sebenarnya mereka dapat pertolongan insidentil, karena ada pos di rest area dan ada pertolongan pertama.

"Tetapi layanan masuk asuransi, sesuatu yang harus diklaim dan sebagainya itu,
masih belum ada suatu perubahan. Ketika yang lain berubah, layanan makin cepat tetapi untuk urusan Jasa Raharja belum berubah sama sekali sejak dulu sampai sekarang." tukas Thony.

Thony pun menilai, pelayanan masyarakat kaitan dengan klaim asuransi Jasa Raharja masih berbelit dan sulit. Maka dia mendorong pihak Rumah Sakit, BPJS kepolisian dan Jasa Raharja dalam waktu dekat memperpendek jalur birokrasi klaim asuransi tersebut.

"Karena seringkali masyarakat begitu kecelakaan lalu lintas, kemudian masuk Rumah Sakit, berkaitan dengan Jasa Raharja, Rumah Sakit biasanya mendorong untuk melaporkan ke kepolisian dulu."ungkap THony.

"Sementara, masyarakat harus masuk jalur umum membayar dengan biaya yang cukup mahal, cover BPJS nya enggak berlaku dulu." jelas Thony.

Baca juga: Boncengan Motor, 2 Remaja Surabaya Tewas Usai Adu Banteng dengan Truk

Dari situ masyarakat yang kecelakaan, dikatakan kurang beruntung. Sebab seringkali terlantar tidak mendapatkan penanganan yang semestinya. Karena pembiayaan diminta diserahkan kepada masyarakat untuk mengcover dulu, setelah itu baru bisa diklaim.

"Kadang klaimnya pun enggak sukses. Masyarakat yang sudah MBR, kemudian ada bencana atau musibah, dia mencari utangan setelah ada utangan, tidak ada penggantia, sehingga mempersulit." ujar Thony.

Terhadap hal ini, dia minta empat institusi, yakni Rumah Sakit, BPJS, kepolisian, Jasa Raharja melakukan koordinasi supaya ada reformasi birokrasi. Dijelaskan, Birokrasi kepengurusan klaim Asuransi Jiwasraya agar jadi lebih pendek, untuk meringankan masyarakat.

Baca juga: Pemotor Ditabrak Truk di Jalur Pantura Situbondo, Korban Patah Kaki

"Dan masyarakat jangan disuguhi dengan pemberitaan-pemberitaan asuransi yang tidak memberikan pelayanan dengan baik. Kadang kalau pun ngeklaim seringkali enggak bisa, gagal bahkan ujung-ujungnya terkuak kasus korupsi di asuransi di mana-mana." papar Thony.

Bagi politisi senior tersebut, hal ini merupakan satu yang ironi. Untuk itu, ia mengimbau asuransi diminta  memperbaiki citranya supaya masyarakat sadar asuransi.

Tidak hanya itu, asuransi didesak harus berbenah diri, sebab asuransi merupakan  kebutuhan, membantu meringankan masyarakat. "(Asuransi) jangan memberikan beban persoalan, bahkan memupus harapan masyarakat untuk mendapatkan sejahteraan di masa depan." tandas Thony.

Editor : Redaksi