Terkendala Zonasi, Warga Minta Bekas Lokalisasi Dolly Dibangun Sekolah Negeri

Mili.id - Sejumlah warga meminta Pemkot agar gedung bekas lokalisasi Dolly Putat Jaya dibangun Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.

Hal itu disampaikan Setyo Nugroho, kepada Ketua Fraksi Golkar Arif Fathoni, saat konsolidasi Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Sawahan di Jalan Banyuurip Surabaya, pada Minggu kemarin.

Baca juga: Sedikit Mengurangi Aktivitas Selama Ramadan

Melalui Ketua Fraksi Golkar ini, pihaknya berharap aspirasi tersebut dapat disampaikan ke Pemkot. Sebab, selama ini warga kesulitan mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri dengan sistem zonasi.

"Ini agar warga sekitar tidak terdampak kebijakan zonasi saat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)," kata warga Sawahan Setyo Nugroho.

Fathoni menegaskan, pihaknya sudah menyuarakan perlunya kebijakan khusus bagi kelurahan yang tidak ada SMP Negeri. Menurutnya, dalam setiap kegiatan partai, pihaknya selalu menyampaikan 2022 adalah tahun konsolidasi mesin partai yang kolaborasi dengan masyarakat.

Baca juga: Warga Sawahan Surabaya Ingin PTSL Diadakan Lagi, Kuota Pemohon Ditambah

Apalagi, lanjut dia, hakikat kerja politik adalah kerja kemanusiaan, sehingga persoalan warga harus diperjuangkan dengan sepenuh hati.

"Maka secara otomatis sudah menjadi kewajiban seluruh kader Partai Golkar dimanapun berada, untuk membuka telinga selebar-lebarnya agar mengetahui apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat," ujar dia.

Pada kesempatan konsolidasi organisasi yang dikemas dengan acara rakyat mengadu itu, Fathoni banyak menerima keluhan warga sekitar eks lokalisasi Dolly.

Baca juga: Ini Tanggapan Pakar Pendidikan UM Surabaya Menanggapi Perubahan Sistem Zonasi

Salah meminta dibangun gedung SLTP Negeri agar warga Putat Jaya tidak terdiskriminasi kebijakan zonasi sekolah. "Harapan ini tentu menjadi bekal kami dalam memgemban amanah rakyat di DPRD Surabaya," ujar dia.

"Ini agar warga sekitar bisa tetap bersekolah di sekolah Negeri, tidak terkena dampak kebijakan zonasi. Mudah-mudahan segera ada kebijakan khusus dari wali kota terkait dengan problematika klasik ini," kata dia.

Editor : Redaksi