Musrenbang RKPD Pemkab Mojokerto Beber 5 Program Prioritas

Mojokerto, mili.id - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran (TA) 2026 digelar. Total usulan belanja SKPD pada rancangan RENJA SKPD capai Rp 3.413.901.228.315.

Kali ini Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa atau biasa disapa Gus Barra membuka musrenbang sekaligus membeberkan 5 program prioritas di pendopo Graha Maja Tama Pemkab Mojokerto.

Yakni, peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan layanan akses pendidikan. Kedua, peningkatan dan pemerataan ketersediaan akses kesehatan, di dalamnya juga ada peningkatan layanan balita gizi buruk dan stunting.

Ketiga, pengentasan kemiskinan dengan sistem registrasi sosial ekonomi dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi, didalamnya meliputi peningkatan bidang ekonomi, insfrastruktur dan menciptakan perkumpulan ekonomi baru berbasis kewilayahan dan peningkatan industri.

Keempat, peningkatan tata kelola pemerintahan dan layanan publik, meliputi digitalisasi optimalisasi pelayanan dan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan publik.

Dan kelima, adalah bidang lingkungan hidup dan bencana alam, meliputi penanganan dan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta ketangguhan terhadap cuaca ekstrem.

“Kami sampaikan terimakasih banyak kepada seluruh pihak yang ikut andil dalam musyawarah ini, sehingga kita bisa bersama-sama membangun Kabupaten Mojokerto lebih maju, adil dan makmur,” ucap Gus Barra.

Selain itu, lanjut Gus Barra, untuk memperkuat ketahanan melalui penguatan usaha pemeliharaan dan pelestarian sosial budaya dan ekologi serta berkontribusi dan berpengaruh bagi pembangunan wilayah melalui Catur Abipraya Mubarok.

“Yang artinya harapan atau keinginan luhur untuk Mojokerto penuh berkah menuju terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih Maju Adil dan Makmur," tegasnya.

Sementara, Kepala Bapeda Kabupaten Mojokerto Bambang Wahyudi menyampaikan, Musrenbang RKPD TA 2026 ini bertujuan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari unsur masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan dunia usaha.

“Hal ini penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun benar-benar mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Mojokerto," sebut Bambang.

Nantinya, Bambang mengaku, hasil dari Musrenbang RKPD TA 2026 ini akan menjadi dasar penyusunan APBD TA 2026. Diharapkan, dengan perencanaan yang matang dan partisipatif, pembangunan di Kabupaten Mojokerto dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut total kebutuhan anggaran dari usulan program pokok-pokok pikiran DPRD adalah sebesar Rp 70.750.000.000. Sedangkan untuk mengakomodir usulan prioritas desa dari 18 kecamatan adalah sebesar Rp 370.020.418.060.

Dan total usulan belanja SKPD pada rancangan RENJA SKPD adalah sebesar Rp 3.413.901.228.315. “Dengan demikian total seluruh usulan belanja adalah sebesar Rp 3.854.671.646.381 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp 1.032.930.148.223," jelasnya.

"Ini apabila semua usulan diakomodir sehingga perlu dilakukan priotisasi untuk pemenuhan belanja wajib mengikat, mandatori spending dan program prioritas/program unggulan kepala daerah. Dan proyeksi Belanja RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 adalah sebesar Rp 2,821,741,498,158," pungkas Bambang.

Musrenbang TA 2026 ini turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuhroh dan Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Mojokerto, Forkopimda Kabupaten Mojokerto. Kepala Bakorwil Bojonegoro, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto dan staf ahli. (ADV)

Baca juga: Entaskan Kemiskinan, Baznas RI Luncurkan Program Balai Ternak di Mojokerto

Editor : Achmad S