Mensos Sebut Kabupaten Mojokerto Bisa Jadi Pilot Project Program Sekolah Rakyat

Mojokerto, mili.id - Kabupaten Mojokerto bisa menjadi pilot project program pemerintah pusat dalam mewujudkan percepatan penyelenggaraan Sekolah Rakyat (SR) yang ditargetkan realisasinya pada Juli 2025.

Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf didampingi Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa meninjau persiapan penyelenggaraan SR di Kabupaten Mojokerto.

Baca juga: Belum Lunas, 505 CJH di Mojokerto Gagal Berangkat ke Tanah Suci

Gus Ipul-sapaan Mensos menyebut, Kabupaten Mojokerto telah siap mendukung dalam mewujudkan percepatan penyelenggaraan sekolah rakyat tahun ini.

Di mana sudah ada infrastruktur gedung lengkap dengan sarana dan prasarana, sehingga Kabupaten Mojokerto dapat memulai dua rombongan belajar (rombel) dalam persiapan penyelenggaraan sekolah rakyat tahun ini.

"Seperti misalnya hari ini di Kabupaten Mojokerto, kalau kita lihat gedungnya cukup untuk memulai dua rombel. Jadi ini adalah bagian upaya percepatan, dalam memantapkan perencanaan sekolah rakyat yang akan dimulai tahun ini," ungkap Gus Ipul usai kunjungan di UPT Pesanggrahan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Minggu (13/4/2025).

Gedung yang urung digunakan sebagai rumah aman (anak) itu, diusulkan akan digunakan sebagai tempat sementara sekolah rakyat.

Pemkab Mojokerto mengusulkan dua tempat sementara untuk ditempati SR, yaitu gedung milik Dinsos di Jalan Brangkal, Kecamatan Sooko dan Balai Diklat di Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto.

Itu sembari menunggu rencana Kementerian PU, terkait usulan pembangunan gedung SR yang lahan disiapkan Pemda di Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong luasnya mencapai 3,5 hektare dan, nantinya akan diperluas menjadi 6 hektare.

"Kabupaten Mojokerto tahun ini kita usulkan pembangunan SR, karena Bupati Mojokerto sudah mengusulkan lahan. Ini dalam proses percepatan, setelah itu kita koordinasi untuk tindak lanjut dengan perjanjian kerja sama (MoU), antara Kemensos, gubernur dan bupati/walikota," imbuhnya.

Gus Ipul menambahkan, kebutuhan lahan sekolah rakyat luasnya minimal 6 hektare guna menunjang sarana dan prasarana, termasuk asrama siswa dan perumahan guru.

Sehingga ia menyarankan pemda setempat bisa mengusulkan penyediaan sampai 10 hektare.

Baca juga: Entaskan Kemiskinan, Baznas RI Luncurkan Program Balai Ternak di Mojokerto

"Kita survei tentang lahan yang dibutuhkan (SR) kalau bisa di atas 5 hektare. Kita sarankan 6 hektar, supaya bisa memenuhi kebutuhan sekolah rakyat. Sesuai arahan Presiden, kita ingin setiap sekolah rakyat dapat menampung 1.000 siswa tingkat SD, SMP dan SMA, termasuk asrama dan perumahan guru," bebernya.

Menurut Gus Ipul, sekolah rakyat adalah sekolah berbasis asrama. Tentu disiapkan akomodasi siswa maupun tempat menginap dan kebutuhan makan, pakaian dan lainnya.

Sasaran sekolah rakyat adalah diprioritaskan bagi kelompok masyarakat kategori desil 1-2 dalam data tunggal ekonomi nasional.

Terutama diperuntukkan bagi masyarakat keluarga miskin ekstrem, miskin dan tidak boleh ada pihak mencoba memasukkan yang tidak seharusnya sekolah rakyat tersebut.

Dikatakan Gus Ipul, apabila pembangunan gedung SR salah satunya di Kabupaten Mojokerto sudah rampung, maka wajib dilaksanakan sekolah rakyat di seluruh jenjang tingkat SD, SMP dan SMA pada tahun depan.

"Semuanya disiapkan oleh negara. Sekolah rakyat adalah gagasan dari Bapak Presiden Prabowo," tandasnya.

Baca juga: Terpilih Duta Genre, Remaja di Kota Mojokerto Ini Siap jadi Agent of Change

Sementara Bupati Mojokerto, Gus Barra menyebut, pihaknya telah menyiapkan lahan untuk sebagai usulan pembangunan sekolah rakyat.

"Lahan sudah siap luasnya 3,5 hektare di Desa Banyulegi, Dawarblandong. Berikutnya akan kita maksimalkan menjadi 6 hektare dan itu akan kita siapkan," terang Gus Barra.

Gus Barra menyampaikan, penyelenggaraan program SR di Kabupaten Mojokerto akan dimulai dua rombel pada jenjang SMP.

"Tahun ini (SR) ada dua rombel, dengan total 50 siswa jenjang SMP," pungkasnya.

 

Editor : Narendra Bakrie