Pemerintahan
Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat berkunjung ke pendopo Situbondo untuk mendorong percepatan sekolah rakyat. (Bari/mili.id)
Situbondo, mili.id - Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Saifullah Yusuf melakukan koordinasi pembentukan Sekolah Rakyat. Bahkan berdialog dengan pilar-pilar sosial di Pendopo Kabupaten Situbondo.
Gus Ipul meminta seluruh pemerintah daerah dan pilar sosial untuk bergerak cepat dan mempersiapkan calon peserta didik dari keluarga tidak mampu.
"Dalam pertemuan tadi, bupati menegaskan kesiapan daerah termasuk menyediakan lahan seluas enam hektar untuk sekolah rakyat," ujar Gus Ipul, Sabtu (19/4/2025).
Gus Ipul juga menyampaikan, sebagai tindak lanjut pihaknya akan mengundang seluruh kepala daerah yang mengajukan pembangunan sekolah rakyat ke Jakarta.
"Senin atau Selasa semua bupati, wali kota, atau pemda yang mengusulkan pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat akan diundang ke Jakarta untuk membicarakan lebih rinci, mulai dari sarana prasarana yang harus dilakukan, termasuk luasan lahan dan fasilitasnya," bebernya.
Gus Ipul menambahkan, saat ini tim dari berbagai kementerian tengah melakukan verifikasi lokasi untuk memastikan kelayakan dan kesiapan pelaksanaan program.
"Kalau semua syarat dipenuhi, pembelajaran bisa dimulai tahun ini. Target nasional, kita bangun 200 sekolah rakyat dan semoga Situbondo masuk dalam gelombang pertama," harapnya.
Menurut Gus Ipul, hingga saat ini tercatat sudah ada sekitar 280 pemerintah daerah yang mengajukan program tersebut, termasuk lebih dari 30 dari wilayah Jawa Timur.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama dengan pendidikan formal dan pembinaan karakter. Seluruh biaya operasional akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
"Di sekolah rakyat semuanya gratis. Makan, minum, alat tulis, bahkan tempat tinggal di asrama. Ini bukan sekadar sekolah, tapi juga pusat pembinaan karakter," katanya.
Gus Ipul juga menekankan bahwa program ini sejalan dengan agenda besar pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dengan sistem data tunggal yang diperbarui rutin oleh BPS setiap tiga bulan, semua stakeholder bisa bekerja tanpa tumpang tindih.
Sasaran utama dari Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam desil 1 yaitu kelompok paling miskin dalam data nasional.
"Kalau sudah tidak ada desil 1, maka bisa dari desil 2. Tapi tetap prioritas paling miskin," jelas Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata pemutusan mata rantai kemiskinan antar generasi yang selama ini sulit diputus dengan pendekatan bantuan sosial konvensional.
"Sebab selama ini bantuan sosial seakan-akan menjadi warisan, setelah suaminya, istrinya, lalu diwariskan ke anaknya. Nah ini harus dirubah dan diputus rantainya melalui Sekolah Rakyat," pungkasnya.
Baca juga: Eks Lokalisasi Burnik Situbondo, Disulap Jadi Jogging Track dan Wisata Kuliner
Editor : Achmad S
Berita Terkait
