Mili.id - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (F-PSI) angkat suara terkait tidak disampaikan pandangan umumnya terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Anggaran Tahun 2021, dalam Rapat Paripurna.
FPSI melalui jurubicaranya, William Wirakusuma ketika mendapatkan giliran pertama menyampaikan pandangan umum, tidak sampai satu menit.
Baca juga: Konflik Apartemen Bale Hinggil, Eri Cahyadi: Fasilitas Dasar Jangan Dimatikan
William hanya mengucapkan salam, kemudian menyapa hadirin setelah itu mengucapkan salam penutup. Lantas menyerahkan berkas pandangan umum ke Pimpinan Sidang Paripuran, AH Thony
Ketua Fraksi PSI Tjutjuk Supariono mengatakan, tindakan PSI tersebut sebagai bentuk sindiran terhadap Pemkot agar aspirasi yang disampaikan DPRD ditindak lanjuti.
"Jadi selama ini, tanggapan kita mengajukan saran dan kritikan tidak ada tindak lanjut dari pemkot." tegas Tjutjuk, kepada Mili.id
Baca juga: Wali Kota Surabaya Paparkan Strategi Pengembangan Transportasi Publik
"Jadi (sindiran itu) kita ingin pemerintah juga mendengarkan aspirasi DPRD," ketus Anggota Komisi D itu.
Ditanya, apakah aksi FPSI dalam Paripuran sebagai bentuk boikot terhadap Pemkot, ia menampik hal itu.
Menurutnya tindakan itu sebagai sinyal bahwa ketika PSI memberikan masukan agar ada tindak lanjut.
Baca juga: Hasil Uji BPOM Pastikan Es Krim Hey Nick's Mengandung Alkohol 3,35 Persen
"Contoh kita memberikan masukan PTM (pembelajaran tatap muka) waktu rapat dengan dinas, diputuskan PTM memberlakukan maksimal kelas. Tiba-tiba paginya bilang PTM 100%. Nah seperti itulah contoh kecilnya." beber Tjutjuk.
"Jadi seakan-akan usulan dari DPRD atau Fraksi kami, tidak didengarkan oleh pemerintah kota, dan itu (tindakan PSI) merupakan sindiran."demikian tutup Tjutjuk
Editor : Redaksi
Berita Terkait
