Karut-Marut Seragam Sekolah, Dewan: Nilai Pembentukan UMKM Gagal

Mili.id - Berdasarkan pengamatannya, Anggota Komisi D Hari Santoso, menilai Pemkot gagal melakukan pembinaan UMKM. Hal ini tidak lepas carut marutnya pengadaan dan distribusi perlengkapan sekolah. Bagi siswa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Masalah seragam MBR, sebenarnya tahun 2022 harus clear dan tidak perlu lagi pengadaannya diserahkan kepada perusahaan perusahaan besar," Tegas politisi Partai NasDem ini kepada wartawan.

Ia mengakui bila pengerjaannya memakai perusahaan besar. Menurutnya, harga akan lebih murah. Sebab diproduksi dalam jumlah besar. Namun, kata Hari, yang menjadi masalah. Apakah pembinaan UMKM ini berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak?

"Justru disini pembinaannya, saya pikir kalau benar UMKM sudah disiapkan, saya yakin bisa bersaing dengan perusahaan besar, " terangnya.

"Saya melihat, ini sudah jauh dari harapan. Banyak sekali UMKM penjahit yang nganggur tidak ada kerjaan, " akunya.

"Kalau mereka semua dilibatkan, saya pikir Surabaya mempunyai potensi yang besar dalam peningkatan perekonomian masyarakat," kata Hari.

Hari memaparkan, yang dikhawatirkan pihaknya kuota UMKM ini dibatasi. Selanjutnya, diberikan pada perusahaan besar yang ditunjuk Pemkot. Bila hal itu direalisasi. Ia menilai, Pemkot ingkar terhadap pencanangan UMKM.

'Padahal, satu tahun ini UMKM sudah dibina sedemikian rupa, dan tentunya dengan anggaran yang tidak murah," Sebutnya.

Terkait anggaran untuk pembinaan UMKM, Hari Santosa mengajak  masyarakat turut serta mengawasi, agar bisa terserap dengan baik.

Di samping itu, selaku lembaga pengawas. Hari melihat tak ada koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Tenaga kerja, karena memang untuk produksi seragam wewenang Dinas ketenagakerjaan.

Diketahui, jumlah perlengkapan sekolah yang harus didistribusikan sebanyak 46 ribu siswa siswi MBR, dengan total anggaran lebih dari 21 miliar.

Karenanya, Hari menyarankan agar Komisi D kembali memanggil pihak terkait untuk melaporkan perkembangan pengadaan dan distribusi perlengkapan sekolah.

"Di rapat terakhir dengan Komisi D, pihak pihak ini memang sudah menyatakan kesiapannya. Namun, sampai hari ini belum bisa dipertanggung jawabkan, " Cetus Hari.

"Sekali lagi saya berharap agar Komisi D memanggil pihak Dispendik, Disnaker, terlebih Bappeko sebagai koordinatornya." jelasnya.

"Agar semuanya bisa menyampaikan secara jujur ketidak mampuan ini titiknya ada dimana, sehingga sama sama bisa mengatasi, dan jangan sampai hanya janji janji tapi kenyataannya masyarakat umum tidak mendapatkan hak nya," tegasnya.

Baca juga: Lucy Kurniasari Disebut Masih Layak Menjadi Nahkoda Demokrat Surabaya Ke Depan

Editor : Redaksi