Selamat datang di mili.id - platform berita terpercaya untuk Anda. Dapatkan informasi terkini dari berbagai kategori, mulai berita nasional hingga internasional.

PPDB Afirmasi Tetap Bayar, Wasek PDIP: Tak Serius Urus Pendidikan Wong Cilik

PPDB Afirmasi Tetap Bayar, Wasek PDIP: Tak Serius Urus Pendidikan Wong Cilik © mili.id

Achmad Hidayat

Mili.id - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 telah diumumkan untuk jenjang SMA/SMK diberbagai daerah. Siswa yang mengikuti PPDB 2022 bisa memilih satu dari empat jalur yang disediakan.

Yaitu, jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali, dan yang terakhir jalur prestasi dengan kuota terbatas.

Baca juga: 1.871 Murid dari 605 Lembaga di Jatim Bersaing di LKS Dikmen Provinsi 2025

Dari keempat jalur tersebut, ada satu jalur yang asing di telinga kebanyakan orang yaitu afirmasi.

Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Surabaya, Achmad Hidayat menyebutkan, dirinya banyak menerima keluhan masyarakat yang telah diterima melalui jalur Afirmasi untuk Jenjang SMA / SMK.

"Mereka diterima melalui afirmasi dan jelas merupakan warga tidak mampu, lalu harus tetap membayar seragam yang harganya berkisar diantara Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta," kata Achmad melalui keterangannya yang diterima redaksi Mili.id

Baca juga: Dindik Jatim Tiadakan Wisuda SMA/SMK, Beban Wali Murid Jadi Landasan

Ia menjelaskan, apabila afirmasi hanya sebagai pembeda jalur masuk dan tidak ada intervensi kebijakan nyata bagi warga tidak mampu yang diterimas SMA / SMK Negeri. Menurutnya hal ini, merupakan ketidakseriusan Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan pendidikan.

Maka, Achmad berharap, makin banyak pihak yang menyuarakan untuk dapat menyampaikan keluhan - keluhan rakyat.

Baca juga: Mengintip Kesiapan Pemkot Surabaya Dukung Pergantian Sistem PPDB Jadi SPMB Tahun 2025

Sekaligus menekankan jaminan terselenggaranya pendidikan jenjang SMA / SMK harus dilaksanakan sungguh - sungguh, serta penuh tanggung jawab oleh Pemprov Jatim.

"Harusnya yang diterima afirmasi itu bisa gratis biaya operasionalnya dan seragam , selama beralih pengelolaan ke provinsi jawa timur setiap tahun terulang dan tidak ada aksi nyata untuk berpihak pada wong cilik," tegas politisi Muda PDI Perjuangan 

Editor : Redaksi



Berita Terkait