Ekbis
Anas Karno saat memegang struk pembayaran terkait kurang maksimalnya penerapan pajak di resto atau outlet di Tunjungan Romansa/Foto:MiLi
Mili.id - Dugaan atau temuan penerapan pajak yang belum maksimal di resto atau outlet di Tunjungan Romansa, memantik Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Anas Karno angkat suara.
"Atas temuan ini, kami mendesak Bapenda segera melakukan monitoring ke tiap outlet maupun resto, yang kebetulan temuan ini ada di Jalan Tunjungan." seru Anas.
Anas pun mengimbau, agar ada transparansi, sebaiknya nilai pajak ditampilkan di struk pembayaran. Sebab sebenarnya yang bayar pajak adalah konsumen, dan pihak resto hanya meneruskan ke kantor pajak atau Kasda sebagai uang titipan.
"Ini juga harus ditindaklanjuti Bappeda," seru Anas
Bappeda tambah Anas, segera mensosialisasikan bagi resto-resto yang memang belum melakukan kewajibannya. Dengan Memberikan arahan beberapa kali. Namun, bila mereka mengindahkan. Maka harus di sanksi, baik denda maupun penutupan.
"Ini berpengaruh dengan PAD, karena resto atau outlet itu cukup besar. Dan memang hukumnya wajib bayar pajak itu. Apalagi pandemi sudah turun. Maka PAD harus digenjot, salah satunya sektor ini." papar Anas.
Karena, Tunjungan Romansa merupakan proyek percontohan. Harusnya mereka lebih tertib untuk melakukan kewajiban bayar membayar pajak. Dengan begitu, lanjut Anas, dapat meningkatkan PAD kota pahlawan ini
"Artinya potensi pajak ini sebenarnya cukup besar peluangnya, tetapi harus betul-betul turun, diteliti, dicek atau monitoring. Sebagai bahan masukan PAD, kalau ini tidak masuk berarti lolos atau hilang." demikian ketus Anas.
Baca juga: Pasca Diserahkan ke Pemkot, Komisi B DPRD Surabaya Evaluasi Kesiapan Fasilitas RPH
Editor : Redaksi
Berita Terkait
Peristiwa
Pasca Diserahkan ke Pemkot, Komisi B DPRD Surabaya Evaluasi Kesiapan Fasilitas RPH
Senin, 21 Apr 2025 14:11 WIB
Ekbis
Ingin HP dan Tablet Murah Berkualitas, Intip Tipe Ini Yuk!
Jumat, 18 Apr 2025 14:53 WIB
