Direktur CeDep Perlu Kajian Konfrehensif Naikkan Harga BBM

Mili.id - Harga BBM bahan bakar motor didalam Negeri terus menjadi perbincangan. Sedangkan menurut direktur center development of economics and politics (CeDep) Moh. Badaruddin, beban pemerintah untuk memberikan subsidi terhadap BBM juga membengkak.

Hal ini, menurutnya akibat beban daripada APBN 2022 dan 2023. "Kita ketahui bersama harga BBM masih belum mengikuti harga pasar, hal ini disebabkan karena pemerintah memberikan subsidi." kata Badaruddin, beberapa waktu lalu.

Badaruddin menyontohkan, harga Pertamax di SPBU Pertamina Rp12.000 rupiah perliter, sedangkan harga di pasar Rp17.000 rupiah perliter. Artinya sebut dia, pemerintah memberikan subsidi sebanyak 5000 rupiah perliter.

"Demikian halnya harga pertalite juga masih disubsidi oleh pemerintah." ungkap Badaruddin.

Menurutnya, langkah yang harus diambil pemerintah yakni menaikkan harga BBM, khususnya Pertamax dengan tujuan mengurangi beban subsidi. Kendati begitu harus dilakukan secara  bertahap.

Pemerintah lanjut Badaruddin, harus bisa mengkategorisasi mana saja mobil yang harus pakai Pertamax. Misalnya, mobil dengan minimal 2000 CC ke atas. Sedangkan mobil 1000 CC sampai 1500 CC tetap pakai BBM pertalite.

"Kalau memang berat dan besar beban subsidi BBM pertalite, pemerintah bisa mengurangi besaran subsidi, sehingga pasti ada kenaikan harga BBM," tutur Cak Badaruddin biasa dipanggil.

"Kalau pemerintah betul betul ingin menerapkan harga BBM sesuai mekanisme pasar, bisa dilakukan namun harus bertahap, biar tidak terjadi gejolak," tutur Cak Badaruddin.

Badaruddin memaparkan, pemerintah harus fair jika harga BBM sesuai mekanisme pasar, kalau harga minyak dunia naik tentunya harga dalam negeri juga naik. Sebaliknya jika harga BBM pasar dunia turun, pemerintah harus ikut menurunkan harga BBM dalam negeri.

"Kenaikan harga BBM pasti di ikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya, sehingga pasti terjadi inflasi. Maka dari itu perlu kajian yang komprehensif dalam melakukan kenaikan BBM, menjaga keseimbangan APBN dan mengendalikan inflasi," ucap Badaruddin. 

Baca juga: Heboh Pertamax Oplosan, SPBU di Kota Mojokerto Disidak

Editor : Redaksi