Rapat Banggar DPRD Tertutup, Parlemen Watch Angkat Suara

Mili.id - Banggar DPRD Kota Surabaya telah menggelar rapat pembahasan APBD. Namun dilangsungkan secara tertutup.

Tertutupnya rapat tersebut sangat disayangkan Umar Sholahudin dari Parlemen Watch. Sebab menurutnya, semua pembahasan APBD seyogianya lebih terbuka. Utamanya terkait  pembahasan uang rakyat.

Umar menegaskan, tidak ada alasan bagi siapapun yang terlibat dalam pembahasan RAPBD menutup ruang bagi masyarakat.

"Mestinya DPRD harus berpijak pada tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Clean and Good Goverment). Yang salah satu didalamnya adalah prinsip-prinsip tentang masalah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat," beber Umar, dihubungi via selulernya.

"Itu sudah menjadi prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, " tambah Alumni Magister Sosiologi Pasca Sarjana FISIP Unair ini.

DPRD urai Umar, harus mengacu pada semangat reformasi birokrasi, sebagaimana digaungkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Men-PAN) RI, yang di dalam tata kelolanya harus Partisipatif, transparan, akuntable.

"Setiap pembahasan terkait APBD, rakyat harus tahu. Karena itu uang rakyat, bukan uang siapa-siapa. Karena itu, setiap masyarakat, baik umum ataupun media dan lainnya, wajib diberi ruang untuk mengetahui." ungkap nya.

Peran media, lanjut Umar menjadi penting memberikan informasi terkait pembahasan APBD tersebut. Sebab masyarakat mungkin saja tidak bisa mengikuti secara langsung.

Di sisi lain, Umar menururkan, ia kerap  mendapat dokumen APBD serta pembahasan-pembahasan dalam rapat Banggar di DPRD Jatim, beserta siapa saja terlibat di dalamnya.

"Itu kan terkait dengan alokasi dan distribusi anggaran. Politik anggaran Parlemen, salah satunya ada di Badan Anggaran. papar Umar

"Bagaimana politik anggaran yang dijalankan oleh DPRD dan Pemerintah nantinya akan lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat atau tidak, nah pembahasannya ada di rapat Banggar," ucap Umar.

"Apa sih yang mau ditutupi, wong yang dibahas ini uang rakyat. Malah kalau bisa setiap pembahasan di DPRD, mulai dari KUAPPS, Banggar, Bamus, Komisi dll, bisa terbuka dan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini konsen terhadap anggaran daerah," tutup Umar.

Sementara Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menjelaskan, dalam Tatib DPRD sudah diatur, setiap rapat di DPRD dinyatakan terbuka, kecuali rapat yang dinyatakan tertutup. "Dinamika diskusi dan perdebatan berlangsung intens. Dan, itu sudah disepakati di Banggar sejak lama, " ungkap Adi Sutarwijono yang juga menjabat sebagai ketua DPC PDI Perjuangan kota Surabaya, melalui pesan whatsapp 

Baca juga: Pasca Diserahkan ke Pemkot, Komisi B DPRD Surabaya Evaluasi Kesiapan Fasilitas RPH

Editor : Redaksi