Sidang Paripurna DPRD Surabaya, Diwarnai Penolakan Naiknya Harga BBM Fraksi PKS
Fatkur Rahman saat membacakan pandangan Fraksi, sekaligus aksi penonalakan tehadap harga BBM

Mili.id - Dalam Sidang Paripurna  pandangan umum fraksi terkait perubahan APBD Kota Surabaya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menolak kenaikan harga BBM.

"Masih berkaitan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, izinkanlah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan asprasi warga kota Surabaya." kata Jurubicara F-PKS, Fatkur Rohman, saat membacakan pandangan umum.

Anggota F-PKS kompak menolak kenaikan harga BBM saat Paripurna Anggota F-PKS kompak menolak kenaikan harga BBM saat Paripurna

Fatkur memaparkan, PKS beberapa hari ini telah bertemu dengan sejumlah pihak. Seperti Ibu rumah tangga, driver online, pedagang pasar, pedagang kaki lima, nelayan pesisir, pelajar dan mahasiswa, pramuniaga, karyawan.

Kemudian petani, sopir angkot, dan warga kota dari berbagai latar belakang lainnya.

"Aspirasi itu adalah memohon Presiden Joko Widodo membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi." tegasnya.

Fatkur menjelaskan, Fraksi PKS memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menyampaikan kehendak rakyat ini.

"Apa yang kami dengar langsung dari lidah rakyat, kami sampaikan melalui mimbar yang terhormat ini." jelasnya.

Sebab, urai Fatkur sejatinya mimbar ini adalah mimbar rakyat. Gedung ini adalah gedung rakyat, tempat rakyat menangis dan berkeluh kesah tentang kondisi hidupnya.

"Rilis Survei LSI 4 hari lalu menyebutkan 58,7 persen masyarakat menghendaki pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rilis Survei Indikator Politik Indonesia sehari lalu, menyebutkan 78,8 persen masyarakat menghendaki pembatalan kenaikan BBM bersubsidi." beber Fatkur

Dalam hitungan hari, kata Fatkur, dampak (kenaikan BBM) yang dirasakan semakin terasa. Sehingga ketidak setujuan warga dengan kebijakan ini semakin naik angkanya.

"Fraksi PKS tidak mungkin berseberangan dengan kehendak rakyat. Karena itu kami sampaikan dalam Sidang yang mulia ini, bahwa Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubidi, dan Meminta Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan tersebut." demikian kata Fatkur, sebagai Jurubicara F-PKS.