Selamat datang di mili.id - platform berita terpercaya untuk Anda. Dapatkan informasi terkini dari berbagai kategori, mulai berita nasional hingga internasional.

Besok, GMNI Akan Kepung Kantor Gubernur dan DPRD Jatim

Besok, GMNI Akan Kepung Kantor Gubernur dan DPRD Jatim © mili.id

GMNI

Mili.id - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya akan melakukan aksi demonstrasi untuk menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Rencananya, massa GMNI akan bergerak menuju DPRD Jawa Timur (Jatim) dan Kantor Gubernur Jatim pada Senin (12/9).

Koordinator lapangan (Korlap) aksi Ade Eka Rizkyanto menegaskan bahwa pihaknya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Dia mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tersebut.

"GMNI Surabaya dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Oleh karenanya pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan tersebut," ujarnya.

Menurutnya, alokasi APBN untuk BBM bersubsidi sejauh ini tidak tepat sasaran. Sebab, sebagian besar penikmat BBM bersubsidi adalah masyarakat yang tergolong mampu.

Karena itu, agar BBM bersubsidi bisa dikonsumsi masyarakat yang memang layak untuk menerima, perlu adanya regulasi yang tegas untuk melarang mobil pribadi menerima BBM bersubsidi.

"Mobil pribadi tidak boleh lagi menerima BBM bersubsidi. Jumlah subidinya besar, dan jatuhnya kepada masyarakat yang mestinya mampu membeli BBM non subsidi," ujar Ade.

Selain itu, GMNI Surabaya meminta agar pemerintah membangun transportasi umum terintegrasi di tiap daerah di Indonesia. Dia menilai sejauh ini sedikit daerah yang bisa menikmati transportasi umum terintegras.

"Transportasi umum terintegrasi akan mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum dibanding kendaraan pribadi. Berkurangnya pemakaian kendaraan pribadi akan mengurangi konsumsi BBM," urainya.

Oleh karenanya, GMNI Surabaya memutuskan untuk melakukan demonstrasi dengan memyampaikan lima tuntutan. Pertama, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Kedua, menuntut pemerintah untuk melakukan pendistribusian BBM bersubsidi yang tepat sasaran, dengan melakukan pelarangan mobil pribadi mendapatkan BBM bersubsidi. Lalu, meminta pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi My Pertamina.

Kemudian, meminta pemerintah mengoptimalkan peran BPH Migas dalam pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi dari hulu ke hilir. "Kelima, meminta pemerintah untuk membangunan sarana transportasi umum terintegrasi untuk mengurangi pemakaian BBM bersubsidi," pungkasnya.

Sebagai informasi, dua lokasi tujuan demonstrasi tersebut diharapkan oleh GMNI Surabaya agar tuntutan bisa segera tersampaikan ke Presiden dan DPR RI.

Baca juga: Anggota DPRD Jatim Temukan Status Kependudukan Rusun Sumur Welut Surabaya Tak Jelas

Editor : Redaksi



Berita Terkait