RAPBD Kota Surabaya 2023 Diprediksi Naik Sebesar Rp 852, 4 M

Mili.id - Kekuatan rancangan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp 11,2 triliun, diprediksi naik sebesar Rp 852,4 miliar bila dibandingkan anggaran tahun 2022, sebesar 8,19 persen.

Begitu, isi pidato Walikota Surabaya dalam pengantar nota keuangan atas RAPBD tahun anggaran 2023, yang dibacakan Wawali Armuji di ruang utama DPRD Kota Surabaya, Selasa (04/10).

Armuji memaparkan, pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar 10,4 T diprediksi naik sebesar 10,11 persen dari anggaran tahun 2022 atau 964, 2 miliar yang terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah, sebesar 6,5 triliun diprediksi naik sebesar 496, 6 miliar atau sebesar 8,20 persen.

"Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah." beber Armuji.

b. Pendapatan Transfer sebesar 3, 9 triliun diprediksi meningkat sebesar 467,6 miliar atau sebesar 13,46 persen. "Pendapatan transfer diperoleh dari transfer Pemerintah Pusat serta transfer antardaerah." ungkapnya.

Pada sisi Belanja, lanjut Armuji, ditargetkan sebesar Rp 11,2 triliun, yang d diprediksi naik sebesar 8,20 persen dari anggaran tahun 2022 atau 852,4 miliar, yang terdiri dari:

a. Belanja Operasi, sebesar 8,414 triliun, diprediksi meningkat sebesar 2,41 persen atau 197,9 miliar.

b. Belanja Modal sebesar 2 triliun, diprediksi naik sebesar 30,58 persen atau 654,4 miliar.

c. Belanja Tidak Terduga sebesar 37 miliar rupiah, diprediksikan tetap.

d. Belanja Transfer sebesar 1 miliar 250 juta rupiah, diprediksikan tetap.

Pada pos penerimaan pembiayaan, lanjut Armuji, diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yang diproyeksikan sebesar 759,9 miliar, menurun sebesar 12,82 persen atau 111,7 M.

"Pengeluaran pembiayaan dialokasikan tetap sebesar 10 miliar rupiah, yang direncanakan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Daerah." demikian urai Armuji.

Copyright © Mili.id

Baca juga: Dewan Kota Surabaya Tekankan Pelayanan Pemerintah Harus Lebih Baik

Editor : Redaksi