Mili.id - Komisi C DPRD Kota Surabaya menyoroti anggaran supervisi atau pengawasan proyek di lingkungan dinas sumber daya air dan bina marga.
"Anggaran supervisi 2022 besar, Rp 10 M," beber Ketua Komisi C Baktiono.
Namun sesal dia, ketika pihaknya turun ke lapangan, tidak pernah menemukan supervisi. Sehingga diduga tidak menjalankan fungsi pengawasan.
"Harusnya dia di lapangan," tukas Baktiono.
Baktiono memaparkan, supervisi penting. Untuk memastikan kedalaman, lebar, dan bahan sesuai atau tidak dengan spesifikasinya. Ketika, pihaknya tidak menemukan supervisi itu. Ia mengimbau harus ditiadakan.
"Ini, juga diakui struktur dinas sumber daya air dan bina marga," ujarnya.
Jika, supervisi mau minta uang pengawasan. Tegas, Baktiono mengatakan 'tidak bisa'. Mereka harus menunjukkan bukti, dokumentasi sejak awal pekerjaan. Setiap saat atau setiap hari. Untuk mengantsipasi laporan fiktif. Baktiono mengungkapkan, pihaknya bekerjsama dengan Dinas Perhubungan. "Nanti bisa dilihat di CCTV ada enggak pengawas," tukas politisi senior PDIP ini.
Maka, ia menekankan, dana supervisi harus di cut off. Jika tidak melaksanakan tugasnya. Karena kalau sekedar membuat laporan saja, tapi tidak ada di lapangan. Itu tidak bisa diberikan (anggarannya).
"Komisi C meminta cut off anggaran untuk konsultan pengawas," demikian tegas Baktiono.
Baca juga: Tanah Warga Terploting Jadi Lahan Pengembangan TPU Keputih, Ini Kata DPRD Surabaya
Copyright © Mili.id 2022
Baca juga: Konflik Pengurus Warga dan Sekolah Petra Manyar Diurai di Komisi C DPRD Surabaya
Editor : Redaksi