Tarif Potong Hewan Akan Naik, PPSD Jatim: Kami Tak Yakin Ada Peningkatan Layanan
Muthowif dok pribadi

Mili.id - Menyikapi usulan Direktur PD RPH Kota Surabaya, terkait penyesuaian harga tarif jasa pemotongan hewan, Ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar (PPSD) Jatim, Muthowif angkat suara.

Thowif begitu panggilan akrabnya, mempertanyakan kemampuan kinerja direksi maupun bawas PD RPH, utamanya saat memaparkan visi misi di depan tim seleksi. Bilamana kerugian RPH harus dibebankan kepada pengguna jasa.

"Kerja direksi apa dalam meningkatkan pendapatan?" katanya melalui keterangan tertulis.

Menurut Thowif, direksi dibayar tinggi untuk menciptakan inovasi, meningkatkan pendapatan sesuai dengan tujuan dibentuknya PD RPH. "Kalau jajaran direksi tidak mampu meningkatkan pendapatan seharusnya malu, karena gagal dalam memimpin dan mengelola PD RPH." tegasnya.

Maka ia menekankan Walikota Eri Cahyadi. Merealisasikan janjinya. Melebur BUMD Surabaya, bila dinilai tidak efektif atau kurang optimal. Dikatakan, fungsi daripada PD RPH dibentuk untuk memberikan pelayanan daging yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal). Kemudian, memberi kontribusi terhadap pendapatan APBD.

Menurutnya, bila jajaran direksi dan bawas tidak mampu menciptakan inovasi  meningkatkan pendapatan PD RPH, lebih baik PD RPH dibubarkan. "Dan pemotongan sapi, kambing dan babi dikembalikan ke dinas terkait." beber Dosen Fisip UNIPRA ini.

Eks Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jatim ini meyakini, penyesuaian tarif belum mampu meningkatkan pelayanan jasa bagi mitra jagal. Justeru ia menilai, ada indikasi hanya untuk membayar beban hutang, "Yang selama ini dimiliki PD RPH," tegasnya.

Maka Thowif berharap, sebelum diberlakukan penyesuaian tarif jasa pemotongan hewan. Sebaiknya dilakukan audit dulu oleh pihak auditor independen. "Untuk mengetahui kondisi objektif laporan keuangan dan aset yang dimiliki PD RPH." demikian papar Thowif.