Tolak Kenaikan Tarif Potong Hewan di RPH, KOJARPHAS Layangkan Surat ke DPRD

© mili.id

Muthowif

Mili.id - Rencana penyesuaian tarif jasa potong hewan di PD RPH, ditentang Komunitas Jagal Rumah Potong Hewan Kota Surabaya (KOJARPHAS). Menurutnya, kenaikan tarif tidak relevan dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat yang kian menurun.

"Kita bisa melihat trend penurunan jumlah sapi yang dipotong. Pada 2012 jagal Surabaya, mampu memotong sapi 350 ekor setiap hari." beber Muthowif Ketua KOJARPHAS melalui keterangan tertulisnya.

Surat permintaan hearing KOJARPHAS ke Komisi BSurat permintaan hearing KOJARPHAS ke Komisi B

Namun, belakangan ini, trend pemotongan sapi di PD RPH, disebut terus menurun, pun juga jagal sapi kota Surabaya hanya  memotong 120 ekor setiap hari. Dia menjelaskan, ada penurunan 65% setiap harinya. Dikatakan, menurunnya jumlah potongan sapi, kambing dan babi di PD RPH Surya, salah satu penyebabnya jumlah populasi ternak sapi siap potong, kambing dan babi di Jawa Timur terus menurun.

"Kalaupun ada, harganya tidak setabil, karena para jagal harus menyesuaikan dengan para jagal dari Jakarta, Jawa Barat, dan jawa tengah yang membeli sapi, kambing dan babi di Jatim," beber nya.

Muthowif menjabarkan, berkurangnya jumlah pemotongan sapi, kambing dan babi, berdampak secara langsung terhadap pendapatan PD RPH. Karena RPH dinilai, hanya menjalankan fungsinya sebagai perusahaan daerah yang bergerak dibidang jasa pemotongan hewan (sapi, kambing dan babi).

"PD RPH belum mampu menjalankan perusahaan daerah yang meningkatkan pendapatan asli daerah dalam APBD Kota Surabaya." jelasnya.

Kondisi ini, tambah Muthowif, PD RPH jadi beban pemerintah kota Surabaya, yang tiap tahunnya mengalami kerugian, bahkan penyertaan modal dari pemerintah kota sudah tidak jelas kondisinya.

Sehingga KOJARPHAS, melayangkan surat hearing  ke Komisi B DPRD Kota Surabaya, dan ke Wali Kota Eri Cahyadi, dan DPRD Kota Surabaya, sebagai mitra Pemerintah Kota Surabaya. Hearing ini, urai Muthowif ingin mencari jalan keluar terbaik dari berbagai pihak.

"Mudah-mudahan Komisi B DPRD Kota Surabaya, menerima permintaan hearing kami, dan mampu memdatangkan stakeholder PD RPH Surya Surabaya." demikian ungkap Muthowif

Editor : Redaksi



Berita Terkait