Sebut Banyak Kasuistik Anak, Dewan: Pemkot Jangan Jadi Pemerintah yang Halusinasi

Mili.id - Camelia Habiba, Wakil Ketua Komisi A menyatakan, penghargaan kota layak anak yang diraih Pemkot Surabaya, hendaknya jangan dijadikan prestasi semata. Namun jadi cambuk sekaligus peringatan, mengingat masih banyak kasuistik terkait anak.

"Surabaya ini belum benar-benar jadi kota layak anak." tegasnya kepada Mili.id

Habiba juga menyebut, Surabaya belum mempunyai UPTD perempuan dan anak. Maka, ia menilai, kepedulian pemkot terhadap perempuan dan anak belum serius 100 persen, sekaligus belum optimal. "Di Jawa Timur hanya Surabaya yang belum punya UPTD perempuan dan anak," bebernya.

Padahal, urai Ketua Fatayat NU Surabaya ini, banyak kasus terjadi di sekolah, penyimpangan, kenakalan yang masih ditutupi. Seperti anak terpapar narkotika, yang mana sekolah tidak berani lapor ke BNN, atau lembaga yang bisa menangani. Karena khawatir jadi catatan diknas dan berdampak pada sekolahnya.

"Ketika kasus ini tidak dilaporkan, justeru akan menyebarkan virus lebih banyak lagi," tukasnya.

Selain itu, Habiba mengatakan, Pemkot  belum pernah melakukan pendataan dan pembinaan, terhadap Guru Bimbingan Penyuluhan (BP) swasta. Utamanya SD - SMP se Kota Surabaya, untuk mendeteksi anak terpapar narkoba, atau berlatar belakang keluarga broken home.

"Ini belum bisa," urainya

Maka, ia menekankan, pemkot jangan jemawa, terlena atau bahkan lengah  dengan sebuah penghargaan. Karena penghargaan itu bisa membuat halusinasi.

"Pemkot jangan jadi pemerintah yang halusinanasi," demikian imbau Habiba.

Baca juga: 1077 Kejadian Evakuasi Ditangani Damkar Surabaya

Editor : Redaksi