Mili.id - Untuk menjamin masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati meminta BPJS lebih memasifkan komunikasi dengan warga. Turun secara langsung seperti MCS (mobile customer service) di Taman Bungkul atau tempat keramaian.
"Jadi ini untuk mendekatkan diri dengan masyarakat," kata Ajeng kepada Mili.id
Dengan membuka gerai di publik area, seperti pelayanan publik, ataupun hadir di kecamatan. Menurutnya, warga tidak bakal kebingungan terkait tunggakan. "Walaupun di Surabaya sudah ada Universal Health Coverage (UHC)," ungkap legislator Gerindra tersebut.
Kendati begitu ia mengingatkan, mekanismenya harus diselesaikan dengan prosedur perpres dan kemenkes. Maka, tambah Ajeng, Komisi D saat rapat bersama persi, dinkes dan BPJS, dengan anggaran Rp34-35 M perbulan, melalui APBD ternyata fix. BPJS Rp18-20 M perbulan yang dibayarkan dan untuk tindakan hingga Rp248 M perbulan.
"Karena Surabaya banyak akses 44 faskes RS dan 167 faskes lainnya." ujarnya.
Tujuan bersama ini, sebut Ajeng agar masyarakat tidak menumpuk pada pelayanan kuratif di RS, tetapi pelayanan preventif di puskesmas dan klinik2 di Surabaya bisa dimasifkan lagi.
"Sehingga kedepan menghasilkan masyarakat yang lebih peduli pada hidup sehat." Demikian beber Ajeng.
Baca juga: 10 Cara Mencegah Kulit Kering saat Musim Panas
Editor : Redaksi