Peristiwa
Mili.id - Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Camelia Habiba menuturkan, nikah massal yang diselenggarakan pemkot untuk memfasilitasi masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses dokumen catatan buku nikah.
"Ini memfasilitasi, sehingga dikolektif bareng-bareng, cuma dikemas pernikahan massal," ujar legislator PKB tersebut.
Kendati begitu, Habiba mengimbau, penyelenggaraannya harus dievaluasi. Sebab pelayanan, seyogianya mendekatkan kepada orang yang akan dilayani.
Harusnya, tambah dia pihak terkait bikin MOU dengan pengadilan agama. Menjadwal ditiap kecamatan. "Misalnya, agar masyarakat tidak berbondong-bondong ke balai kota atau Empire," tukas Habiba.
Habiba juga menekankan, masyarakat tidak perlu dimobilisasi sesering mungkin, untuk menghindari kesan politik, "Kasihan mereka, dikit-dikit dimobilisasi terlalu besar," urainya.
Apalagi masyarakat harus datang dari pucuk Surabaya ke tengah kota. Menurutnya, ini memakan waktu, biaya sewa transport dan lainnya. Walau dia mengakui, mengapresiasi program nikah massal itu. Namun, ia tetap menekankan pemerintah kota mengevaluasi program tersebut.
"Yakni kembalikan ke kecamatan," demikian ucap Habiba
Baca juga: Dewan Kota Surabaya Tekankan Pelayanan Pemerintah Harus Lebih Baik
Editor : Redaksi
Berita Terkait
Peristiwa
Ketika Pelajar Surabaya Terlibat Tawuran Digembleng Disiplin di Kampung Anak Negeri
Jumat, 16 Mei 2025 18:38 WIB
Peristiwa
Dewan Kota Surabaya Tekankan Pelayanan Pemerintah Harus Lebih Baik
Kamis, 15 Mei 2025 16:02 WIB
Peristiwa, Pemerintahan
Ketika Bangunan Liar di Bantaran Sungai Kalianak Surabaya Ditertibkan
Kamis, 15 Mei 2025 15:49 WIB
