Politik
Mili.id - Camelia Habiba, Wakil Ketua Komisi A menyayangkan komitmen pemkot. Komitmen tersebut, terkait dana permakanan yang dikembalikan kepada Dinas Sosial. Sehingga kuota atau alokasi anggaran 5% dana kelurahan bisa dimaksimalkan, untuk pemberdayaan.
"Ternyata itu dipakai untuk pemberian insentif RT RW, Ini yang (bikin) kami kecewa kepada pemkot," beber Habiba kepada Mili.id.
Harusnya, tegas politisi PKB ini, posting anggan tetap seperti semula. Sehingga lurah bisa mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan. Menyokong visi misi Walikota Eri Cahyadi, menciptakan kampung tematik dan kampung inovasi. Agar terealisasi di 2024.
"Kalau seperti itu, mimpi besar walikota sulit terealisasi. Bila tidak disupport dengan posting anggaran." bebernya
Baca juga: Inpres Efisiensi Anggaran, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi: Kami Sudah Terapkan 2024
Habiba juga mengungkpakan, RW, LPMK banyak mengeluh karena belum menerima insentif dari pemkot. Anggaran yang diterima selama ini Rp 1 juta. Menurutnya, berupa operasional bukan insentif RW. Karena masih ada sekretaris, bendahara dan wakil.
Insentif urai dia, begitu masuk ke rekening, digunakan sebagai kegiatan operasional di Balai RW nya. Karenanya, ia berharap kesejahteraan RT RW dan LPMK lebih diperhatikan.
Baca juga: Pemkot Surabaya Lelang 67 Motor 7 Mobil Tahap Pertama di Tahun 2025
"Mereka butuh operasional,"sergah Habiba
Sebab, menurutnya, ujung tombak keberhasilan pelayanan pemerintahan, bukan di walikota, lurah dan camat. Akan tetapi di RT RW selaku pelayan paling bawah. "Ketika tidak disupport, diapresiasi kinerjanya, kita jadi pemerintahan yang zalim," demikian papar Habiba
Editor : Redaksi
Berita Terkait
Pemerintahan
Inpres Efisiensi Anggaran, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi: Kami Sudah Terapkan 2024
Sabtu, 08 Feb 2025 18:40 WIB
Pemerintahan
Pemkot Surabaya Lelang 67 Motor 7 Mobil Tahap Pertama di Tahun 2025
Jumat, 07 Feb 2025 20:12 WIB
