Peralihan Perwali MBR ke Gamis, Resahkan Penghuni Rusun

Mili.id - Imam Syafi'i, anggota Komisi A DPRD Surabaya menuturkan, serap aspirasi masyarakat (reses) yang dilakukan di daerah pemilihan (dapil) I disambati persoalan MBR atau keluarga miskin (gamis), beasiswa, e-Peken dan pengangguran.

Terkait keluarga miskin (gakin), Imam mengatakan, masyarakat menyoal kriteria gakin. Sebab banyak warga mengaku jadi korban perwali baru (peralihan perwali MBR ke gakin)

"Awalnya terdata MBR, namun sekarang tersisih dari gakin." ujar Imam di Jalan Yos Sudarso, kemarin.

Sehingga, ini pengaruhnya pada program permakanan, yang mana sebelumnya mereka mendapatkan permakanan. Sekarang banyak dicabut. "Mereka, sudah banyak tidak terdaftar gakin, program pemerintah tidak menyasarnya lagi," beber Imam.

Dampaknya, tambah Imam, juga meresahkan gakin yang menempati rumah rusun (Rusun). Mengingat untuk tinggal di situ, syaratnya harus MBR.

Ketika status gakin nya dicabut. Maka , papar Imam, mereka terancam keluar dari rusun itu. "Padahal statusnya keluarga miskin, yang tak tercantum kriteria," sesal legislator NasDem ini.

Untuk keluhan UMKM, utamanya yang terdaftar di e-Peken, mereka mengeluhkan dagangannya sepi pembeli. Sehingga Imam mendesak, pemkot segera menggelar rapat koordinasi, memberikan semacam pelatihan, supaya UMKM ini, bisa membikin konsep promosi yang baik.

"Ini harus dilakukan pelatihan, atau bahkan  produknya jangan terlalu mahal," pesan Imam

Begitu pula dengan program 'Surabaya Berdaya' Baznas, ia menilai, belum menyentuh masyarakat bawah. Padahal, program tersebut untuk memfasilitasi fakir miskin dalam bidang usaha, dengan pinjaman modal Rp 2juta.

"Sayang sekali ya, namun bisa jadi karena kuotanya terbatas," imbuh nya.

Maka, Imam menekankan, program ini, visi nya jangan cuma bisik-bisik saja. Harus  diumumkan seluas-luasnya. Lalu verifikasi, mana yang paling membutuhkan program tersebut.

"Dan memenuhi syarat untuk dapat diintervensi program itu," demikian tegas Imam.

Sebagai informasi: Reses DPRD Surabaya masa sidang ke-empat tahun anggaran 2023, dilaksanakan pada 24-31 Januari. 

Baca juga: Tingginya Kekerasan Anak, Warga Surabaya Dukung Wacana Kelas Keputrian Terpisah

Editor : Redaksi