Mili.id - Legislator Partai NasDem, Imam Syafii membantah, bila angka kemiskinan di Surabaya turun sebesar 80%. Hal ini, didasarkan pada keluhan warga saat serap aspirasi atau reses di Dapil I.
Menurut anggota Komisi A DPRD Surabaya ini, masyarakat banyak menyoroti seputar tingginya angka pengangguran. Bahkan, anak-anak muda, menyerukan ingin segera bekerja.
Seruan ini, menurut dia, menandakan banyak warga tergolong keluarga miskin (gamis). Sebab, pengangguran dan kemiskinan satu bagian tak terpisahkan. "Ini kan ternyata masih banyak yang miskin, belum bekerja," tutur Imam kepada wartawan.
Imam menilai, itu sangat ironis, padahal Walikota Eri Cahyadi menyampaikan, sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 80%. Ternyata, dari sudut pandang nya, faktanya tidak seperti itu.
"Saya pakai logika sederhana, dengan klaim kemiskinan diturunkan. Misalnya, Tahun 2022, inflasi di Surabaya, sejak Oktober cuma 6,67%. Dengan angka inflasi sebesar itu, terjadi proses memiskinkan, daya beli masyarakat jadi turun. Apalagi UMK naiknya sedikit, inflasinya sebesar 6,6%. Sedangkan kenaikan UMK cuma 3,42%." beber Imam
"Nah ke depan, ini kan tambah susah, itu logikanya. Inflasi tinggi daya beli turun," ujar Imam.
Terhadap hal itu, Imam justeru menanyakan program padat karya, yang di inisiasi dan direalisasi Eri Cahyadi. Ia menilai program padat karya banyak yang gagal.
Bahkan, ia meminta ditunjukkan bukti, mana saja yang berhasil. Dan pihaknya pun, juga siap menyajikan data padat karya yang gagal.
"Saya akan tunjukkan," sergah Imam.
Ia menjabarkan, proyek padat karya yang dibikin pemkot, serapan tenaga kerja, untuk mengentas kemiskinan masih kecil. Maka, ketika serapannya kecil, sekali lagi Imam menegakkan, padat karya disebut banyak yang gagal.
"Kemudian cukup bilang menurunkan angka 80%, logikanya di mana?" ketus Imam.
Karenanya, Imam mengimbau, pemkot harus bikin tertarik investor sebanyak-banyaknya, berinvestasi di Surabaya. Merangkul banyak tenaga kerja, bukan cuma bikin Cafe, laundry dan lainnya. Sedangkan proyeksi itu, ternyata banyak tidak berhasil.
"Contohnya Viaduct, dijanjikan sama dengan UMK (gajinya), sampai hari ini baru separuh UMK," tutur dia. Menurutnya, itu salah satu contoh kegagalan.
Sementara, Legislator Gerindra, Ajeng Wira Wati saat reses di Simolawang, Kecamatan Simokerto, juga mendapatkan keluhan yang sama.
Ia mengatakan, warga juga mengeluh terkait kebutuhan lapangan pekerjaan.
Dengan tersedianya lapangan kerja. Menurut Ajeng, mereka benar-benar tidak ingin menggantungkan hidup keluarga mereka pada bantuan tunai pemerintah.
"Mereka benar-benar butuh kerja," ujar Ajeng, kepada Mili.id.
Sebagai informasi daerah pemilihan (Dapil) I Surabaya meliputi Kecematan Krembangan, Bubutan, Genteng, Tegalsari, Simokerto, dan Gubeng.
Baca juga: Pj Gubernur Adhy Targetkan Akhir 2024 Kemiskinan Ekstrem Jatim Capai 0 Persen
Editor : Redaksi