Askrindo Diusulkan Mengoptimalkan Produk Asuransi di Sektor Konstruksi dan Pertanian

Mili.id - Rapat Kerja Askrindo Kantor Wilayah IV Surabaya yang diselenggarakan di Hotel Sheraton Surabaya, pada Rabu, 23 Februari 2023, menghadirkan Dr Ir Jamhadi, MBA, sebagai salah satu Narasumber. Jamhadi yang saat ini sebagai Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Surabaya mengusulkan beberapa hal di hadapan sejumlah karyawan dan pimpinan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).

Menurut Jamhadi, Askrindo sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menjadi leading sector dalam persaingan industri penanggungan risiko atau asuransi di Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya. Askrindo, kata Jamhadi, merupakan perusahaan mitra dunia usaha yang bertujuan untuk mengontrol kerugian akibat kejadian diluar mitigasi resiko yang telah disiapkan sebelumnya. Ditambah, kesadaran masyarakat Indonesia menggunakan asuransi makin meningkat meskipun masih harus ditingkatkan lagi.

Baca juga: Saat Kunjungan Putri Wapres di Sidoarjo, YKPN Sampaikan Penguatan Industri Halal

Dari catatan yang disebutkan Jamhadi, bahwa kinerja sektor asuransi selama tahun 2022 mengalami kenaikan. Total aset industri keuangan non bank IKNB naik 8,475 di tahun 2022 mencapai Rp 3.081 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka tersebut naik dari total sebelumnya Rp 2.843 triliun

Untuk asuransi umum mengalami pertumbuhan hingga kuartal III 2022 sebesar 6,8% menjadi Rp195,8 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu, kinerja asuransi umum mencapai Rp183,2 triliun. Sedangkan reasuransi umum mengalami pertumbuhan 11,7% menjadi Rp 34,1 triliun dari sebelumnya Rp30,5 triliun.

“Pertumbuhan asuransi ini seiring dengan pasar proyek konstruksi yang masih tumbuh di tahun 2023 ini. Contohnya pasar proyek konstruksi gedung diperkirakan naik 10,13% atau Rp 175,49 triliun, total tahun 2023 diperkirakan tumbuh sebesar 5,78% dibandingkan tahun 2022. Hal ini mengikuti tren kenaikan sebesar 27,77% untuk tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Itu juga terjadi di sektor perumahan dan industri yang tumbuh 31,28% dan 25,02%,” jelas Jamhadi dalam paparannya di hadapan sejumlah peserta Rakerwil Askrindo.

“Nilai proyek konstruksi tersebut diatas terdiri dari proyek gedung dan sipil lainnya, dan tidak termasuk Migas. Pada tahun 2023, total pasar konstruksi Indonesia diperkirakan mencapai Rp 332,95 triliun yang mencakup 47,29% di sektor sipil dan 52,71% di sektor bangunan gedung. Pertumbuhan nilai konstruksi tersebut berbanding terbalik dengan jumlah perusahaan konstruksi di Indonesia yang tercatat sebanyak 197.030 unit di tahun 2022. Jumlah tersebut terkoreksi 3,13% dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai 203.403 unit,” lanjut Jamhadi.

Dikatakan Jamhadi, masing-masing proyek konstruksi memiliki risiko dan biasanya mempunyai karakteristik tersendiri dalam hal kegiatan yang dilakukan, tujuan dan sasaran, dan produk akhir. Misalkan risiko kontrak, seperto terlambat, wanprestasi, sengketa, kerugian negara, tindak pidana korupsi, syarat dan ketentuan pembayaran berdasarkan UU Jasa Konstruksi.

“Pada prinsipnya sebelum proyek dimulai, ada perjanjian pemborongan yang sudah ditanda tangani oleh para pihak dengan tujuan agar proyek selesai tepat Biaya, Mutu, Waktu, berdasarkan dokumen proyek sebagai lampiran nya. Namun demikian dalam pelaksanaannya kadang terjadi resiko akibat adanya perbedaan dan perubahan. Untuk itu pelaku jasa konstruksi harus bekerja profesional dan antisipasi adaptif terhadap resiko yang mungkin timbul, antara lain ketidakpastian, positif dan negatif, sebab dan akibat, dan risiko diketahui dan tidak diketahui. Setidaknya terdapat 8 tipe faktor penyebab risiko pada proyek konstruksi, yaitu : Risiko alam, Risiko desain, Risiko sumber daya, Risiko financial, Risiko hukum dan peraturan, Risiko politik, Risiko hukum dan peraturan, dan Risiko lingkungan,” jelas Jamhadi.

Untuk itu, Jamhadi yang jadi Direktur Utama PT Tata Bumi Raya ini menyarankan agar menggunakan jasa asuransi untuk melindungi kerugian dari faktor risiko. Peran asuransi dalam manajemen risiko dengan cara meminimalisir, mengendalikan atau menanggulangi risiko akibat yang tiba-tiba muncul.

“Askrindo harus bisa mengoptimalkan potensi terhadap jaminan risiko di sektor konstruksi ini. Juga termasuk di sektor pertanian. Karena tidak banyak perusahaan asuransi yang menggarap sektor konstruksi dan pertanian. Dari data BPS, terdapat 223 perusahaan penunjang asuransi pada tahun 2021, sebanyak 155 perusahaan pialang asuransi, dan 27 perusahaan penilai kerugian. Dan terdapat 149 perusahaan asuransi pada tahun 2021,terbanyak adalah perusahaan asuransi kerugian, yakni ada 77 perusahaaan atau 51,68% dari total perusahaan asuransi yang ada. Berikutnya, ada 60 perusahaan yang bergerak di jasa asuransi jiwa (40,27%), 7 perusahaan reasuransi (4,7%), 3 penyelenggara asuransi wajib (2,01%), dan terdapat 2 badan penyelenggara jaminan sosial (1,34%),” jelas Jamhadi, yang juga Ketua Aliansi Pendidikan Vokasional Seluruh Indonesia (APVOKASI) Jawa Timur.

Kepada Askrindo, Jamhadi mengusulkan agar menjadi perusahaan asuransi yang lebih adaptif dalam berbagi risiko. Hal tersebut mengingat UU jasa konstruksi yang mensyaratkan jaminan 10 tahun pada pekerjaan struktur. Usulan lainnya ialah adanya fasilitas factoring supaya dihidupkan kembali dalam mengatasi delay payment dari owner proyek.

“Tentu dalam usaha jasa konstruksi kita hindari adanya sengketa. Namun jika itu terjadi, maka dimungkinkan asuransi bisa turut memfasilitasi, yang merupakan bagian dalam solusi sengketa konstruksi melalui musyawarah,Pengadilan maupun melaui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan lain-lain, termasuk apabila pemilik proyek mengalami pailit. Kami juga usul, Askrindo bisa menyediakan produk terhada asuransi gagal panen di sektor pertanian,” ujar Jamhadi. (did)

Editor : Redaksi