Mili.id - Muhammad Agil Akbar, Ketua Bawaslu Surabaya mengatakan, pihaknya terus melakukan pengawasan tahapan Pemilu 2024. Menurutnya, Bawaslu menemukan beberapa kekeliruan, mulai tata cara, prosedur, dan mekanisme sesuai dengan ketentuan.
Sebagai pengawas Pemilu, paparnya, pihaknya telah memberikan saran perbaikan, melalui Panwaslu Kecamatan kepada PPK. Kendati, ia mengaku belum mengetahui secara pasti jumlahnya.
"Belum dapat angka resminya, bisa jadi sekarang menyentuh 60 an," ungkap Agil, di sela-sela Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Surabaya, di Hotel Vasa Surabaya, petang tadi.
Ia menjabarkan, pihaknya telah menemukan, dibeberapa Kecamatan pantarlih tidak dilakukan orang yang di SKK kan. Padahal sesal dia, Pantarlih diberi tugas dan mandat KPU. Melakukan proses pencocokan dan penelitian Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4 ) data kependudukan, yang disinkronisasi oleh KPU.
Tidak hanya itu, beber dia, petugas pantarlih ini, tidak pernah mendapatkan bimbingan teknis. Sehingga, berdampak terhadap kekeliruan prosedur atau tata cara nya. Sehingga, jadi latar belakang, penyebab banyaknya catatan dari Bawaslu.
"Misalkan penempelan stiker coklit, dan ini belum bicara keakuratan hasil." tegasnya
Maka, pihaknya akan menyampaikan ulang, setelah melakukan rapat. Sekaligus mencaritahu, apakah orang yang ditunjuk itu, atas dasar yang bersangkutan menginginkan atau memang ketidaktahuan.
"Kta masih gali lagi, kita akan coba klarifikasi kepada PPK yang bersangkutan," demikian urai Agil.
Saat dikonfirmasi, Nafilah Astri Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Surabaya seolah tidak mengetahui akan hal tersebut. Bahkan dia menyuruh di cek terlebih dahulu, di kecamatan atau kelurahan mana, dan TPS berapa?
"Karena kalau bahasa katanya gitu, kan kita kemudian tidak bisa melakukan kroscek ke bawah." ketusnya. (rar)
Baca juga: Bawaslu Jember Apresiasi Rumah Data untuk Perkuat Pengawasan Pemilihan Serentak 2024
Editor : Redaksi