Politik
Mili.id - Empat organisasi perangkat daerah (OPD) masih dijabat Pelaksana tugas (Plt). Karenanya DPRD Surabaya mendesak, panitia seleksi (pansel), melakukan seleksi terbuka terhadap empat OPD yang masih kosong jabatan definitifnya.
Dengan begitu, menurut anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni, konsentrasi pejabat yang mengisi OPD itu lebih fokus. Mengambil kebijakan terhadap OPD yang dipimpinnya. Sebab, bila rangkap jabatan, dipastikan banyak keterbatasan, mengganggu efektifitas kerja pemkot.
Apalagi, tambah ketua Fraksi Golkar tersebut, OPD tuntutan untuk berinovasi dalam melayani masyarakat. "Tim pansel kerja lebih cepat, suguhkan ke wali kota, agar langsung ada penunjukan pejabat definitif di OPD,"kata Ketua Fraksi Golkar ini.
"Kalau Plt konsentrasi terpecah,"ujarnya.
Empat OPD itu adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPAPPKB).
Fathoni memanbahkan, menjelang bulan suci ramadan, tanggung jawab OPD seperti Dinkopdag sangat menyita waktu. Untuk meredam inflasi yang ada di Surabaya. Sehingga, mereka harus bekerja keras, agar masyarakat tidak susah dengan harga dipasaran yang naik.
Maka, ia menekankan, dalam beberapa minggu ke depan, atau paling lambat akhir Maret. Seluruh jabatan OPD yang masih rangkap bisa didefinitifkan. "Sehingga triwulan kedua kerja pemkot lebih maksimal,"tegasnya. (rar)
Baca juga: Komisi C DPRD Surabaya Sesalkan Sikap PT KAI Daop 8, Begini Duduk Perkaranya
Editor : Redaksi
Berita Terkait
Pemerintahan
Komisi C DPRD Surabaya Sesalkan Sikap PT KAI Daop 8, Begini Duduk Perkaranya
Kamis, 09 Jan 2025 17:55 WIB
Pemerintahan
Sidak Pembangunan Pasar di RTH Perumahan, DPRD Surabaya Rekomendasikan Pembongkaran
Kamis, 09 Jan 2025 16:48 WIB
