Politik
Mili.id - Pemkot Surabaya didesak berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur, untuk mendapatkan bagi hasil pendapatan di sektor pajak kendaraan bermotor.
Pasalnya, beber Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono, pendapatan asli daerah (PAD) di sektor pajak kendaraan bermotor di kota Pahlawan, saat ini belum juga diterima ke kas Pemkot. Padahal, potensi PAD tersebut sangat besar, nilainya mencapai 66 persen.
"PAD kendaraan bermotor justru masuk ke kas daerah Provinsi Jawa Timur." kata Baktiono, Kamis petang.
Baktiono memaparkan, sesuai dengan UU No. Tahun 2022, Pemkot Surabaya atau Kota/Kabupaten berhak mendapatkan pajak kendaraan bermotor yang dipungut oleh pemerintah provinsi.Pendapatannya equivalen dengan PBB yaitu 1:4. Misalnya, warga paling hanya bayar Rp 70 ribu per tahun, jadi lebih besar pajak kendaraan bermotor dengan PBB.
"Rata-rata setiap rumah warga, minimal punya dua sepeda motor, maka pajak yang harus dibayarkan kurang lebih Rp 400 ribu per tahun." beber Baktiono.
Harusnya, papar Baktiono Surabaya juga berhak mendapatkan PAD, dari sektor pajak kendaraan bermotor. Agar bisa menambah anggaran untuk membangun Kota Surabaya. "Sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur,” tutur legislator senior PDIP ini.
Baktiono menjabarkan, saat rapat evaluasi pendapat daerah Kota Surabaya selama triwulan 1 tahun 2023, PAD baru tercapai Rp 1,2 triliun. Sedangkan untuk potensi menaikan PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor, terserap semua ke Pemprov Jatim.
Baca juga: Soal Temuan HGB 656 Hektar di Laut Surabaya, Begini Kata BPN Jatim
"Kita tidak mendapatkan apa-apa,” demikian Baktiono. (rar)
Baca juga: HGB 656 Hektare di Laut Sidoarjo Itu Milik Dua Perusahaan, Terbagi 3 Sertifikat
Editor : Redaksi
Berita Terkait
Pemerintahan
DPRD Surabaya Sidak Pusat Pemotongan Babi RPH Banjarsugihan
Senin, 20 Jan 2025 19:55 WIB
