Mili.id - Rencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) kota Surabaya, mengosongkan penghuni rusun, yang sudah tak berstatus miskin, masih menuai kendala.
Padahal DPRKPP sudah melayangkan surat peringatan sejak tahun lalu, Namun menuai penolakan dan keberatan dari penghuni rusun. Sehingga dilakukan pemetaan, melihat kapasitas atau tingkat kesejahteraan.
"Jadi kita masih petakan dulu, dan melihat perkasusnya." kata Kepala DPRKPP kota Surabaya Irvan Wahyudrajad, beberapa waktu lalu, di Gedung DPRD, Yos Sudarso
Hal ini, tambah Irvan sesuai dengan arahan Walikota Eri Cahyadi, yang meminta merperbaiki taraf pendapatan mereka, melalui program padat karya. Setelah pendapatanya meningkat, pihaknya mempertimbangkan penghuni untuk keluar.
"Jadi untuk keluar dari rusun kami melihat kemampuannya dulu, apakah mampu mengontrak atau mencicil rumah atau tidak lewat peningkatan penghasilan dari program padat karya,"terang Irvan.
Ia memaparkan, saat ini ada 25 ribu penghuni rusun dengan 5 ribu unit dan 207 blok atau tower. Irvan menegaskan, pihaknya sudah melakukan verifikasi data penghuni rusun yang sudah lolos dari status miskin.
Dikatakan, pengosongan penghuni rusun yang sudah lolos miskin, untuk meminimalisir jumlah antrean yang mencapai 12 ribu orang. "Sampai saat ini baru 50 persen yang sudah kami lakukan verifikasi," demikian Irvan Wahyudrajad. (rar)
Baca juga: Dua Bandit Antarkota Tertangkap Polisi Surabaya ketika Judi Online
Editor : Redaksi
Berita Terkait
Peristiwa
Tembok penahan tanah Sepanjang 20 Meter di Bungatan Situbondo Ambrol
Sabtu, 07 Des 2024 21:29 WIB
Peristiwa
Dua Bandit Antarkota Tertangkap Polisi Surabaya ketika Judi Online
Rabu, 04 Des 2024 15:01 WIB
Peristiwa
Perempuan Surabaya Jatuh dari Motor usai Tasnya Dijambret
Senin, 02 Des 2024 20:49 WIB
