Faskes Non Pemerintah, Ajeng Wira Wati Minta Pelayanan BPJS Ditingkatkan

Mili.id - Ajeng Wira Wati Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya telah menyelenggarakan reses (jaring aspirasi masyarakat), masa reses ke 2 pada 3-10 Mei 2023.

Ia menggelar reses disejumlah titik. Seperti Kecamatan Gubeng, Tegalsari, Simokerto, Genteng dan Bubutan.

Dari hasil serap aspirasi itu, ada sejumlah kelurahan yang disampaikan warga, kepada legislator Partai Gerindra tersebut, di antaranya: Yakni pemegang kartu BPJS di rumah sakit non pemerintah, tidak dilayani dengan ramah. Bahkan dia  diminta untuk menunggu.

Namun, setelah menunggu, papar Ajeng  kartu BPJS nya dinyatakan trouble. Padahal tidak ada masalah, dan BPJS nya pun kelas 2 (BPJS Mandiri). Sehingga ia menduga pihak rumah sakit sengaja  menolaknya.

"Saya harap BPJS meningkatkan pelayanannya, tidak hanya skala pemerintah tetapi juga Faskes non pemerintah." seru Ajeng, kepada Mili.id, Kamis

Di samping itu, warga juga masih mengeluhkan terkait sistem zonasi. Karenanya, ia meminta dilakukan evaluasi. Karena tidak hanya sistem zonasi, tapi juga sejumlah bangunan sekolah SMP juga perlu dilakukan renovasi.

"Di Surabaya lebih dari 20ribu siswa, mungkin tidak tertampung di SMP Negeri," sergah Ajeng.

"Segera bangun SMP Negeri minimal ditiap kelurahan. Begitu pula SMA/SMK negeri minimal ditiap kecamatan," imbau Ajeng.

Selain itu, papar Ajeng, warga juga komplain terkait stikerisasi, utamanya
penerima BPJS PBI, yang mana mereka merasa keberatan dengan penempelan stiker tersebut. Pasalnya, BPJS di Surabaya memiliki Perwali, semua warga yang ber KTP otomatis masuk dalam  program pemerintah UHC.

Karenanya, dia menekankan stikerisasi harus ada transparansi, bagi penerima bantuan tunai langsung, ke rekening yang bersangkutan. "Seperti BLT, PKH dan PIP, agar tidak salah sasaran, itu bukan hanya untuk jaminan kesehatan semesta."  demikian Ajeng Wira Wati. (rar).

Baca juga: Pemkot Surabaya Raih UHC Award 2024

Editor : Redaksi