Mili.id - Camelia Habiba, Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, mendesak pemkot melakukan revisi anggaran untuk memberikan bantuan biaya listrik di balai RW. Pasalnya, tidak semua balai RW sanggup bayar tagihan listrik.
Dengan bantuan tersebut, ia meyakini pelayanan RW dalam membantu masyarakat bisa maksimal. Justru tanpa adanya intevensi, dikhawatirkan mereka bekerja cuma sekedar formalitas, tidak sesuai dengan harapkan walikota Eri Cahyadi.
"Pokoknya asal bapak senang, kan eman," kata Habiba, pada Jumat.
Habiba menuturkan, pihaknya sudah melakukan pengecekan ke sejumlah kelurahan. Bahkan berdasarkan penjelasan kasi pemerintahan kelurahan, banyak RW mengeluhkan beban biaya listrik.
Ini, tambahnya bukan hanya fenomena di kawasan utara, tapi nyaris terjadi di seluruh Surabaya. "Fenomena ini sekarang meresahkan pengurus RW." tuturnya.
Maka ia menekankan, pemkot segera merumuskan indikator besaran anggaran bantuan biaya listrik ini. Sekaligus mendata RT agar penerimaannya tidak dipukul rata. Misalnya, RT yang lebih dari 10, jangan disamakan dengan jumlah RT yang kurang dari 10 RT.
"Mereka harus suport, jangan mereka ditekan dan ditarget saja," ujarnya.
Mumpung masih ada waktu, Juli mendatang saat PAK, Habiba mengimbau pemkot segera membikin rumusan, terkait angka besaran bantuan biaya listrik ke balai RW. "Kami selaku mitra kelurahan, akan kawan betul angka itu." demikian Habiba. (rar)
Baca juga: Jumlah Fraksi di DPRD Surabaya Berpotensi Berkurang
Editor : Redaksi