Busyro Muqoddas Sebut Muhammadiyah Tidak Ada Tradisi Oposisi

Mili.id- Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum,Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas mengatakan, Muhammdiyah selalu komitment mengawal Keislaman dan Kebangsaan secara integratif dan total. 

Hal tersebut tegas disampaikan Busyro, ketika menghadiri rapat kerja Majelis Hukum dan HAM-LBHMU PW Muhammadiyah Jawa Timur (Jatim) di Ball room Hotel Sheraton, Surabaya, Kamis (1/6/2023). 

Baca juga: Pro dan Kontra Sound Horeg Dapatkan Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Busyro, salah satu operasional dalam Majelis Hukum dan HAM - LBH Muhammdiyah adalah senantiasa mengawal basis Keislaman dan Kebangsaan. 

"Kita senantisa berkomitmen pada keislaman dan kebangsaan secara integratif dan total. Dan operasionalnya, ada di dalam majelis LBH dan HAM," kata Busyro kepada awak media di Ballroom Hotel Sheraton Surabaya, hari Kamis (1/6/2023). 

Muhammdiyah di Indonesia maupun yang ada di Jawa Timur, lanjut Busyro, advokasi menjadi modal sosial, sekaligus modal moral. 

"Modal moral di bidang politik, moral ekonomi, moral pendidikan. Sehingga Muhammdiyah ini menjadi salah satu pilar ketika demokrasi butuh kekuatan murni," ungkap mantan ketua KPK tersebut. 

Baca juga: 136 Pejabat Struktural UM Surabaya Dilantik, Ini Target 5 Tahun ke Depan

Sehingga dari kaca mata Busyro, LBH menjadi kerangka advokasi masyarakat di bidang hukum arti luas, sekaligus dalam arti sempit. 

Dikategorikan oleh Busyro, Muhammadiyah ini memiliki dua skup advokasi sekaligus, diperinci advokas suprastuktur (negara), serta advokasi infrastruktur (masyarakat). 

"Kita ada dua duanya, di infrastructur birokrasi negara itu harus kita tolong sehingga di muhammdiyah tidak ada tradisi oposisi, tetapi muhammdiyah itu harus kritis, konstruktif, dan etis," jelasnya. 

Baca juga: Mengenal Karakter Anak Saat Puasa Ramadhan

Sementara, advokasi insfratruktur masyarakat, bagi Busyro akan lebih di kedepankan, kepada publik atau siapapun yang membutukan. 

"Jadi Muhammdiyah itu berpandangan negara sebagai konsep akademis, bahwa negara tidak akan ada bila tidak ada rakyat. Maka rakyatlah satu-satunya disebut berkedaulatan," pungkasnya.

Editor : Redaktur