Tersandung Korupsi Redistribusi Tanah, Kades Tambaksari Ditangkap Kejari Pasuruan

© mili.id

Kantor Kejari Pasuruan.(foto: Mochamad Rois/mili.id)

Pasuruan - Program redistribusi tanah Kementerian ATR/BPN yang dilaksanakan di Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan diduga menjadi ajang korupsi oleh Pemerintah Desa Tambaksari beserta kroninya.

Sehingga Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan melakukan penyelidikan, dan hasilnyamenetapkan 3 orang tersangka kasus dugaan korupsi.

Para tersangka yakni Kepala Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Jatmiko (57), dan Ketua Panitia Penyelenggara Redistribusi Tanah Pemdes Tambaksari,Cariadi (50), dan Suwaji (54), warga Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, seorang oknum LSM, yang disebut menjabat Koordinator Jatim.

"Setelah sebelumnya kita menetapkan dua tersangka yakni Kepala Desa Tambaksari dan seorang ketua panitia, dan sekarang ini kita menambah satu tersangka, oknum LSM Gema PS bernama Suwaji," jelas Kasi Intel Kejari Kabupaten Pasuruan, Agung Tri Raditya.

Adapun modus pemungutan yamg dilakukan, setiap warga penerima sertifikat redistribusi tanah dari Kementerian ATR BPN itu dimintai uang Rp 2.400 setiap meternya oleh para tersangka.

Dari pungutan senilai tersebut, setiap korban pun mengeluarkan uang bervariatif, melihat total luasan lahan yang diterima para korban.

Agung menyebutkan ada korban yang persertifikat ditarik sekitar Rp 500 ribu dan yang paling tinggi ada korban yang ditarik Rp 60 juta. Total pemohon sertifikan diketahui berjumlah 250 orang, sedangkan sertifikat yang keluar berjumlah 352 sertifikat. Artinya, per satu orang bisa punya dua sertifikat.

"Jika ditotal nantinya bisa memperoleh uang hasil pungutan sekitar Rp 2,8 miliar," ungkapnya.

Sementara peran Suwaji adalah orang yang mengaku-ngaku bisa menjadi perantara untuk berkomunikasi kepada Kementerian ATR/BPN agar program redistribusi tanah bisa terealisasi dengan lancar di Desa Tambaksari.

Suwaji adalah orang dibalik ulah Kades Tambaksari dan panitia menarik pungutan Rp 2.400 per meter.

"Dia menjanjikan seolah-olah peran dari LSM ini bisa membuat program redistribusi tanah bisa terealisasi dan apabila terealisasi dia minta imbalan dari desa. Jika dikaji lebih dalam, hingga muncul penarikan uang seharga Rp.2.400 per meter tanah ya dari oknum LSM ini," ungkapnya.

Adapun nilai imbalan yang diminta tersangka Suwaji kepada kades dan panitia adalah uang senilai Rp 2,5 juta per satu sertifikat tanah yang terbit, tanpa memandang luasan lahan. Artinya proyeksi nilai uang yang diterima tersangka Suwaji nantinya jika dikalikan Rp 352 sertifikat mencapai Rp 880 juta rupiah.

"Untuk proses pembayaran Rp 2,5 juta persertifikat itu dicicil. Misalkan ada orang bayar pungutan dia minta. Total tersangka sudah menerima uang sekitar Rp 420 juta, dari total proyeksi yang diterima sebanyak Rp 880 juta," tandasnya.

Reporter: Mochamad Rois

Editor : Aris S



Berita Terkait