Wanita Surabaya Adukan Mandeknya Kasus Penggelapan di Polres Pamekasan ke Polda Jatim

© mili.id

Verawaty Martini dan Artha Syah (tengah), saat mengadukan kasusnya ke Polda Jatim. (foto: Zain Ahmad/mili.id)

Surabaya - Seorang wanita bernama Verawaty Martini (45), dan temannya, Artha Syah (43), warga Surabaya datang ke Polda Jatim untuk mengadukan penyidik Polres Pamekasan yang menghentikan kasus tindak pidana penggelapan sertifikat tanah sekitar Rp 5 miliar, Rabu (14/6/2023).

"Saya ke sini mau melanjutkan perkara, dengan menemui Kabag Wasidik, Dirreskrimum dan Pak Kapolda. Kan sebelumnya ada SP2HP dari Paminal Mabes Polri, setelah saya lapor ke sana. Nah, saya ke sini untuk mempertanyakan gimana kelanjutan perkara ini," terangnya saat ditemui di gedung Ditreskrimsus Polda Jatim.

Menurut Vera, pengaduan ini juga buntut dari Polres Pamekasan yang tidak mau mengeluarkan SP3. Padahal, Mabes Polri telah mengeluarkan SP2HP itu pada April 2023. 

"Ini masalahnya mandek karena pihak Polres Pamekasan tidak mau mengeluarkan SP3-nya. Juga tidak mau melakukan gelar perkara khusus," jelasnya.

"Alasannya ya kita gak tau. Kita sudah berupaya tapi sampai detik ini saya tidak menerima yang namanya SP3 tersebut. Saya sudah kesana, tapi tidak dikasihkan," tambah Vera.

Dia melanjutkan, apabila ada SP3, seharusnya pihak Polres Pamekasan menunjukkan. Pasalnya, Vera mengatakan telah berjalan di hukum yang benar sesuai prosedur.

"Kalau memang ada SP3-nya, mana tunjukkan. Kita berjalan di hukum yang benar, kalau memang ada SP3 ya kita praperadilan. Dan saya dengar kalau SP3 itu made in Teddy Minahasa. Kalau memang seperti itu, ya kita minta gelar perkara khusus," tegasnya.

Selain itu, Vera juga tidak terima jika tersangka Aditya Sutedja hingga kini bebas berkeliaran, usai dia ditangguhkan penahanannya pada 25 Februari 2021. Karena, Aditya telah terbukti bersalah, dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

"Tersangka sampai saat ini masih bebas. Waktu itu cuma ditahan 20 hari. Kan Pak Teddy datang ke Polres Pamekasan dan melakukan penangguhan," katanya.

Vera menambahkan bahwa Polres Pamekasan rumit. Sebab, hingga kini belum berani membuka lantaran diduga kuat SP3-nya made in Teddy Minahasa.

"Saya memang waktu itu sudah cabut laporan karena saya diintimidasi, diancam oleh seorang jenderal via telepon sama chat WA. Katanya kalau gak mau cabut laporan, saya akan diperkarakan. Ya Pak Teddy Minahasa ini," ungkapnya.

Vera pun berharap pihak Polda Jatim agar segera memproses kasus ini. Sebab, selain dia, masih banyak lagi korban yang tertipu.

"Saya berharap Polda Jatim mau menekan Polres Pamekasan untuk melanjutkan perkara ini, bagaimanapun caranya. Kalau memang ada SP3, ya mana buktinya. Kalau gak ada ya gelar perkara khusus lah. Saya minta kejelasan karena kasus ini kan pidana murni," tandasnya.

Sementara Artha Syah, yang juga menjadi korban Aditya Sutedja mengaku telah ditipu soal pemalsuan dokumen. 

"Jadi pemalsuannya itu mengacu pada perubahannya tanpa RUPS, terus pemanggilan tidak ada, dokumen tidak ada. Tapi tiba-tiba disahkan secara otentik oleh seorang notaris," ungkapnya.

"Yang jadi masalah, tidak hanya satu perusahaan, tapi ada 6-7 perusahaan dalam bidang distribusi mulai tahun 2016-2019. Analisa saya, perencanaannya dimulai tahun 2013 untuk perusahaan ibu saya itu. Locusnya di Sumenep," tambah Artha.

Soal kerugian, Artha enggan menyebut nominal. Namun yang pasti kehilangan hak usaha. 

"Kalau nominal memang tidak terlalu, tapi yang pasti kehilangan hak usaha. Dari hasil usaha itu kami tidak menerima sekian tahun," jelasnya.

Diketahui, eks Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa, yang kini sudah dipecat dari Polri lantaran terlibat kasus narkoba disebut-sebut terlibat dalam pengamanan kasus penggelapan sertifikat tanah pada 2021 lalu, hingga perkara tersebut distop di Mapolres Pamekasan.

Pidana pemalsuan ini berawal saat sejumlah sertifikat tanah milik Tjipto Singgosono dipinjam oleh warga Surabaya bernama Tedja Handayana sebelum tahun 2005. Sertifikat itu lalu digadaikan oleh Tedja ke Bank Mandiri Surabaya untuk keperluan biaya proyek.

"Ketika Ibu Sandrawati (istri Tjipto) meninggal pada 2015 lalu, Pak Tjipto berduka dan meminta lima sertifikat tanah miliknya kepada Tedja Handayana untuk dikembalikan, dan tak kunjung dikembalikan hingga disomasi melalui pengacara," ulas Vera.

Alih-alih dikembalikan, ternyata satu dari lima sertifikat tanah milik Tjipto yang ada di Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, sudah berubah nama pemilik ke Aditya Sutedja.

"Hal itu diketahui setelah saya sebagai ponakan Pak Tjipto disuruh untuk mengecek ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan," jelasnya.

Lantas setelah itu, dirinya disuruh untuk melaporkan peralihan tanah tersebut ke Polres Pamekasan melalui surat kuasa dari Tjipto pada Oktober 2020.

"Setelah melalui penyelidikan dan penyidikan, Polres Pamekasan mengatakan Aditya Sutedja terbukti memalsukan tanda tangan Tjipto pada akta hibah untuk dialihkepemilikan," kata Vera.

Aditya pun ditetapkan tersangka oleh Polres Pamekasan. Berkas perkara juga telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari). Namun, Kejari meminta penyidik menyempurnakan berkas (P19).

Hal yang mengejutkan kemudian terjadi, saat berkas dikembalikan oleh Kejari Pamekasan ke Polres untuk disempurkan, tiba-tiba Teddy Minahasa datang mengancam Vera untuk mencabut laporan pemalsuan tersebut.

"Berkas sudah P-19, terpaksa saya cabut laporan ke Polres 2021 lalu, karena saya takut sebab polisi bintang dua yang menghubungi, termasuk penahanan Aditya juga ditangguhkan oleh Teddy Minahasa," bebernya.

Namun setelah tersiar informasi Teddy ditahan setelah terbukti terlibat dalam kasus narkoba beberapa waktu lalu, Vera kemudian bermaksud melanjutkan proses pidana Aditya.

"Ancaman intimidasi sebelumnya saya laporkan ke Paminal Mabes Polri, dan sesuai perkembangan terakhir, Teddy juga terbukti mengintimidasi saya agar mencabut laporan, dan orang Mabes Polri menyarankan untuk melanjutkan perkara pemalsuan itu," ujarnya.

Namun saat ingin melanjutkan kasus pada Mei 2023, Vera mengaku disuruh oleh Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Eka Purnama untuk melakukan praperadilan. Padahal, di sisi lain tidak ada pemberitahuan apa pun ke Kejari persoalan tindak lanjut kasus pemalsuan tersebut.

Vera menegaskan tetap akan melanjutkan kasus pemalsuan tanda tangan surat hibah tanah itu hingga putusan hakim.

"Saya berharap Satreskrim Polres Pamekasan bisa terbuka mengenai apa yang terjadi sesungguhnya, agar keadilan benar-benar diterapkan dalam kasus ini," pungkasnya.

Reporter: Zain Ahmad

Editor : Aris S



Berita Terkait