Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Fauzan Fuadi.(foto:Rama Indra/mili.id)
Surabaya - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tetap menggunakan pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017, tentang aturan sistem Pemilu 2024 proporsional terbuka, Kamis (15/6/2023).
Menanggapi putusan tersebut, PKB Jawa Timur menegaskan sudah siap tanding dalam perhelatan pemilu 2024 sedari awal, baik itu sistem pemilu porposional tertutup maupun terbuka.
Baca juga: Pria Bawa Sajam Coba Rampas HP Penjaga Toko Madura di Surabaya, Lalu Dihajar Warga
"Dari awal kami tekankan, sistem apapun kami siap," tegas Bendahara PKB Jatim, Fauzan Fuadi, Kamis (15/6/2203).
Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Fauzan Fuadi mengatakan, sejak mesin partainya dioperasikan, PKB Jatim tinggal menjemput fajar kemenangan. Apalagi sistem pemilu tetap dilaksanakan seperti periode sebelumnya. "Seiring putusan MK ini, PKB tinggal menjemput fajar kemenangan," katanya.
Ia pun optimis PKB dapat meraih kemenangan di Jawa Timur, baik itu dari perolehan suara maupun peroleh kursi di seluruh tingkatan parlemen, serta dapat menghantarkan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar di kursi istana.
Karena kader PKB sudah membuktikan kerja kongkritnya di tengah masyarakat. Hal tersebut menurutnya akan berefek domino terhadap perolehan suara di Pemilu 2024.
Baca juga: Hasil Sidang di Lahan yang Disengketan Warga Pulosari Surabaya dengan PT Patra Jasa
"Kerja-kerja yang konkret di lapangan. Otomatis masyarakat akan tau dan memberikan hatinya ke PKB," ujarnya.
Ia juga mengatakan, bahwa sistem pemilu porposional terbuka sudah relevan diterapkan di Indonesia sebagai buah dari perjuangan reformasi. "Kita memang sudah melangkah jauh dalam membangun demokrasi, jangan lagi ada langkah mundur," katanya.
"Dalil-dalil yang disampaikan oleh MK dalam sidang pembacaan putusan, saya kira seluruhnya relevan," tambahnya
Baca juga: Refleksi Kebangsaan YPTA Surabaya di Kota Blitar
Mantan aktivis PMII Malang ini menilai sebetulnya, semua sistem pemilu memang ada plus minusnya. Namun apa yang sudah dibangun dan berjalan menurutnya jangan lagi dibongkar. Jikalau ada kesalahan, itu yang patut diperbaiki, karena terciptanya demokrasi yang ideal merupakan tanggung jawab bersama.
"Setiap pilihan sistem pemilu pasti ada plus dan minusnya. Pilihan yang sudah berjalan tinggal kita perbaiki. Kita semua anak bangsa punya tanggung jawab untuk melakukan perbaikan tersebut," pungkas Fauzan.
Reporter: Rama Indra
Editor : Aris S