Pemerintahan
Surabaya - Pemerintahan kota (Pemkot) Surabaya mengklaim postur APBD 2023 dari total anggaran Rp 11,2 triliun, sebanyak Rp 5,627 triliun atau 50,2 persennya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan anak.
Baca juga: Bogasari Bagikan 1620 Paket Sembako hingga Santuni Anak Yatim dan Disabilitas
Terhadap klaim tersebut, anggota badan anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Baktiono buka suara. Ia menegaskan, bila yang dimaksud merupakan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak, langkah tersebut sangat tepat.
Sebab, berdasarkan undang-undang sisdiknas, 20 persen dari APBN, APBD provinsi maupun APBD kabupaten dan kota, anggarannya diperuntukkan dunia pendidikan. "Artinya dari 20 persen anggaran APBD untuk pendidikan, itu 50 persennya digunakan untuk kebutuhan anak." kata Baktiono, Rabu (21/6).
Baca juga: 15 Polisi Terluka saat Ricuh Demo Tolak UU TNI di Surabaya
Anggaran tersebut dialokasikan untuk beasiswa, seragam, dan menebus ijazah yang tertahan. Utamanya untuk SMA, walaupun sebenarnya merupakan kewenangan Pemprov Jatim.
Kendati begitu, tegas Baktiono, pemkot turut bertanggung jawab melakukan intervensi bersama Baznas. Kemudian, untuk mengatasi berbagai problem di pendidikan anak usia dini (PAUD). "Dengan memenuhi kebutuhan pendidikan anak sehingga meneguhkan Surabaya sebagai kota layak anak," ujarnya.
Baca juga: 1500 Guru dan 500 Murid Prasejahtera Dapatkan Perhatian Safari Ramadan Dindik Jatim
Di samping itu, tutur Baktiono, Surabaya punya perda wajib belajar 12 tahun, kendati saat ini tinggal 9 tahun. Lantaran jenjang pendidikan 3 tahunnya, diambil alih Pemprov Jatim. "Jenjang yang diambil pemprov yaitu SMA sederajat," beber Baktiono.
Reporter: Roy Ibrachim
Editor : Aris S
Berita Terkait
