Pengusaha Tambang di Probolinggo Datangi Dewan, Protes Tingginya Tarif Pajak

© mili.id

Sejumlah Pengusaha Tambang di Kabupaten Probolinggo saat mendatangi dewan untuk membahas tingginya retribusi pajak (Foto: Ahsan/mili.id)

Probolinggo - Sejumlah pengusaha tambang mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Kamis (20/7/2023) siang. Mereka memprotes tingginya tarif pajak.

Tingginya pajak yang harus dibayar oleh pengusaha tambang dinilai tidak sebanding dengan biaya operasional. Mengingat, sejumlah daerah tetangga seperti Situbondo, Lumajang, Pasuruan masih terbilang ringan.

Salah satu perwakilan pengusaha tambang, Samsudin mengatakan bahwa tanggungan pajak tinggi itu memberatkan. Dan bahkan keuntungannya tak sebanding dengan pajak yang harus dibayar.

"Kalau sudah tidak sebanding keuntungannya dan juga pembayaran pajak, maka terancam para pengusaha tambang resmi ini beroperasi. Dibandingkan dengan daerah tetangga, kita masih kalah jauh," ujar Samsudin.

Menurutnya, di Kabupaten Probolinggo sendiri patokan harganya mencapai Rp30 ribu. Dari harga tersebut, 25 persen harus masuk pajak atau diperoleh sekitar Rp7.500 per kubik. Hal ini berbeda jauh dengan Kabupaten Situbondo.

"Untuk patokan harga di Kabupaten Situbondo itu memang hanya Rp9 ribu saja, tapi masuk pajaknya hanya Rp1.800. Dari Rp7.500 itu, keuntungan pengusaha tambang berkisar antara seribu rupiah sampai paling tingga cuma Rp1.500 saja," ungkap Samsudin.

Dia menyebut bahwa pengusaha tambang juga harus memperhatikan dampak terhadap warga sekitar pertambangan. Mereka juga harus memberi manfaat kepada warga sekitar dan bertanggung jawab atas dampaknya.

"Protes tingginya pajak ini bukan semena-mena dari kami atau hanya kepentingan pribadi kami. Tapi pada prinsipnya kami mendukung PAD di Kabupaten Probolinggo meningkat hingga bisa mengentas kemiskinan," tegas Samsudin.

Sementara Ketua Banggar DPRD Kabupaten Probolinggo, Aan Sugianto mengatakan, kedatangan pengusaha tambang ini memang untuk membahas retribusi pajak. Agar ke depan pajak yang dikeluarkan berasaskan kemampuan pengusaha tambang.

"Alhamdulillah ada titik terang tadi hasil hearing bersama OPD. Kami juga akan berunding dulu, sebelum pengajuan peraturan ini ke gubernur dengan nantinya siap memaparkan daerah lain atau daerah tetangga yang pajaknya lebih kecil," tutur Aan.

Aan menambahkan, nanti pihaknya juga akan mengajukan retribusi pajak penambang lokal di Kabupaten Probolinggo menjadi Rp2.500.

"InsyaAllah, teman-teman semua mampu dengan angka itu," pungkasnya.

Editor : Narendra Bakrie



Berita Terkait