Soal Rencana Penghapusan Retribusi Pemakaman, DPRD: Jangan Sampai Timbulkan Konflik

© mili.id

Pimpinan DPRD Kota Surabaya, AH Thony (Foto: Roy Ibrachim/mili.id)

Surabaya - Pansus Raperda Retribusi Daerah dan Pajak Daerah (RDPD) Kota Surabaya akan menghapus retribusi pemakaman pada 2024.

Pansus berpandangan, retribusi ini tidak signifikan mendongkrak PAD Surabaya. Justru yang dapat mendongkrak PAD retribusi krematorium atau pembakaran jenazah.

Pimpinan DPRD Surabaya AH Thony mengapresiasi pemikiran pemkot bersama Pansus menggratiskan biaya pemakaman.

Namun, ia menekankan penghapusan retribusi jangan sampai menimbulkan diskriminasi bagi para pemeluk agama lain.

"Mereka ini kan juga membutuhkan layanan pemakaman," kata AH Thony Jumat (21/7).

Bila aturan tersebut hanya berlaku bagi umat muslim dan kristiani, sementara untuk kremasi diberikan beban, ia khawatir akan menimbulkan gejolak.Sebab, mereka merasa tidak terayomi dalam Perda itu.

Sehingga, Thony berpesan, Pansus dalam menggodok Perda ini, bisa memberikan rasa keadilan bagi semua umat beragama,
terbangunnya persatuan dan kerukunan.

"Jangan menimbulkan konflik antar pemeluk umat beragama, itu nanti akan jadi sebuah masalah," tegas AH Thony.

Legislator Gerindra ini menegaskan, sebaiknya Pansus memikirkan kebersamaan di dalam menanggung rasa duka. Agar mereka tak terbebani.

Tak terkecuali proses pemulasaraan dan pemakaman jenazah, karena terdapat konsekuensi materi yang harus ditanggung. Misalnya siapa yang mengcover lahannya, perawatan penggalian kubur dan lainnya.

AH Thony mengimbau, Pansus bisa lebih dalam mengkaji raperda, supaya ada regulasi yang memberikan ruang bagi terbentuknya semacam sinoman level kota.

"Sehingga nanti siapapun yang berbuka ada sumbungan bersifat meringankan semua pihak," pungkasnya.

Editor : Narendra Bakrie



Berita Terkait