Dindik Jatim Nonaktifkan Plt Kepala SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung

© mili.id

Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai (Foto: Dok. Dinas pendidikan Jatim)

Surabaya - Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai menonaktifkan Plt Kepala SMA Negeri 1 Kedungwaru Tulungagung, Norhadin.

Langkah tegas tersebut dilakukan atas laporan tim analis terkait 'mainan' penjualan seragam mencapai harga Rp2,3 juta lebih, yang dinilai terjadi kesalahan SOP (standart operasional prosedur) dan memberatkan wali murid.

Menurut Aries, selain memberlakukan punishment tersebut, pihaknya juga akan mengevaluasi tingkat kepatuhan masing-masing satuan pendidikan, mulai jenjang SMA, SMK, dan SLB. Termasuk tidak mewajibkan pembelian seragam yang ditentukan oleh sekolah.

"Setiap satuan pendidikan dilarang mewajibkan orangtua atau wali murid untuk membeli seragam dari koperasi sekolah. Jadi tidak boleh ada paksaan pembelian seragam melalui koperasi," tegas Aries, Selasa (25/7/2023).

Terkait tuduhan drop kain dari Dindik Jatim ke sekolah, Aries menegaskan jika tidak ada arahan dari Dindik Jatim untuk menunjuk seseorang distribusi pakaian seragam sekolah.

Jika ada orangtua merasa keberatan dengan biaya seragam dari koperasi, bisa mengembalikan dalam kondisi semula dalam bentuk kain yang belum dijahit seperti saat membeli.

"Kami membuat surat edaran mempertegas kembali kepada sekolah-sekolah terkait pengadaan pakaian seragam yang tidak menjadi ranah sekolah. Sekolah tidak boleh memberatkan wali murid. Koperasi sekolah bukan sumber utama pengadaan pakaian seragam sekolah," tegas Aries.

Menurutnya, dalam surat edaran itu sudah cukup jelas bahwa wali murid bisa bebas untuk mendapatkan seragam sekolah bagi putra-putrinya dari pihak mana pun.

Kebebasan mendapatkan seragam ini, berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Sekolah juga wajib memberikan toleransi dalam jangka waktu tertentu kepada peserta didik yang tidak mampu, untuk menggunakan seragam sekolah sebelumnya dalam mengikuti proses pembelajaran.

"Jadi kalau untuk pakaian khas sekolah, agar lembaga mempertimbangkan harga yang tidak memberatkan orangtua peserta didik atau bisa disiapkan sendiri oleh orangtua atau peserta didik sesuai yang telah ditetapkan," terang Aries.

Jika ditemukan persoalan yang sama, dia tidak segan-segan memberikan sanksi berat kepada kepala SMA, SMK dan SLB.

Sebelumnya pada Sabtu (22/7), Dindik Jatim menurunkan tim setelah menerima laporan masyarakat atas harga seragam SMA yang dianggap tidak wajar, yakni mencapai Rp2.3 juta untuk tiga jenis kain seragam dan atribut sekolah di SMAN 1 Kedungwaru, Tulungagung.

Aries menegaskan seragam sekolah bukan menjadi ranah Dindik Jatim. Dindik Jatim hanya mengatur soal kebijakan dan program untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Namun jika ada tuduhan, Aries meminta masyarakat melampirkan buktinya, dan akan segera ditindak jika ada oknum Dindik Jatim yang melakukan (penentuan harga seragam) itu.

Editor : Narendra Bakrie



Berita Terkait