Lahan di Utara Sungai Kabupaten Mojokerto Berpotensi Jadi Tempat Budidaya Sorgum

Mojokerto - Sorgum digadang-gadang pemerintah menjadi alternatif pangan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Untuk itu, BPOM RI mengajak pelaku usaha pangan olahan memanfaatkan sorgum sebagai bahan baku pangan olahan.

Baca juga: Baketrans Sosialisasi Kebijakan Strategis, Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Capai 5,5 Persen

BPOM juga melakukan bimbingan teknis dan pendampingan kepada para pelaku usaha, terutama usaha mikro dan kecil (UMK) yang memproduksi produk olahan sorgum dari hulu ke hilir. Agar pelaku usaha tidak kaget dengan persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran izin edar produk.

Termasuk komunitas petani di Jatim, komunitas kuliner (Jalansutra), komunitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Mojokerto, ibu-ibu PKK di Kabupaten Mojokerto pada Kamis (2/11/2023) lalu.

"Menginisiasi sarasehan ini untuk memadukan pengembangan dari hulu ke hilir diversifikasi (penganekaragaman) sorgum sehingga sorgum tidak hanya dikonsumsi sebagai pangan segar namun juga dikonsumsi sebagai pangan olahan," ujar Kepala BPOM RI, Peny K. Lukito, Senin (6/11/2023).

Produksi sorgum menghasilkan tiga varian, mulai dari sorgum pipil, sorgum sosoh yang bisa dimasak layaknya seperti menanam beras menjadi nasi. Lalu ada tepung sorgum yang bisa diolah menjadi varian kue kering, aneka makanan ringan, hingga mie.

Seperti diketahui, sorgum memiliki kandungan nutrisi yang baik, yaitu protein, serat kasar, vitamin B, dan mineral seperti, zat besi dan fosfor. Sorgum juga bebas gluten dan memiliki angka indeks glikemik yang rendah. Sehingga turut mendukung tren gerakan konsumen bebas gluten diet di negara-negara maju.

"Diperlukan konvergensi (integrasi) program pengembangan sorgum dengan stakeholders terkait. Salah satu tujuan sarasehan itu adalah untuk membangun konvergensi program antar kementerian, dinas, serta pihak swasta," beber Peny.

Baca juga: Sensasi Memetik Melon Amanda, Langsung dari Kebunnya di Mojokerto

Pihaknya mengajak para pelaku usaha pangan olahan untuk memanfaatkan sorgum sebagai bahan baku pangan olahan. Bahkan, BPOM RI siap untuk melakukan bimbingan teknis dan pendampingan kepada para pelaku usaha, terutama usaha mikro kecil (UMK).

Di mana nantinya, lanjut Peny, Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik dari kesehatan untuk pengawasan obat dan makanan juga bisa dipakai pemerintah daerah untuk pengembangan sorgum.

"Tiap pemerintah daerah nilainya sekitar Rp400 juta per tahun. Masih kecil tapi cukup menjadi benih untuk mendampingi," sambung Peny.

Dalam upaya diversifikasi pangan berbahan sorgum diperlukan adanya pengawalan terhadap jaminan keamanan, mutu, dan gizi dari sisi hulu hingga ke hilir oleh semua pihak termasuk pemerintah.

Baca juga: Kronologi Terjebaknya 2 Orang dalam Sumur di Mojokerto, 1 Tewas

Karena itu, dalam rangkaian sarasehan dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama stakeholders terkait pengembangan pangan alternatif berbahan dasar sorgum dengan menjamin keamanan, mutu, dan gizi pangan.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mendukung langkah yang diambil BPOM RI dengan mengadakan bimtek serta produksi sorgum terhadap petani dan UMKM. Meski sorgum sendiri belum menjadi komoditi yang dikenal masyarakat.

Namun, Ikfina melihat adanya potensi besar. Utamanya di tengah dampak El Nino yang berakibat pada penurunan ketersediaan sumber daya air hingga kekeringan. Dimana berpengaruh menurunkan produksi padi.

"Tanaman sorgum ini bisa menjadi solusi sebenarnya. Karena sorgum ini tidak butuh banyak air. Cocok di wilayah utara Sungai Brantas. Di sisi lain sekali tanam bisa tiga-empat kali panen," pungkas Ikfina.

Editor : Narendra Bakrie