Sanksi Tegas Menanti jika ASN Surabaya Tak Netral pada Pemilu

Surabaya - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, memberikan imbauan dan akan memberi sanksi tegas kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Surabaya bila ditemukan melanggar netralitasnya.

Para paslon pun kini mempersiapkan kampanye. Maka dari itu, Eri Cahyadi menyatakan kalau Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral dan tidak terlibat dengan politik praktis.

Baca juga: Wali Kota Eri Cahyadi Sebut HGB 656 Hektar Bukan di Laut Surabaya

"Sudah disampaikan, PNS itu harus netral. Kalau ternyata PNS tidak netral ada sanksinya, pokoknya ASN itu harus netral," tegas Eri Cahyadi, Jumat (17/11/2023).

Eri juga mengimbau netralitas juga berlaku untuk bentuk aktivitas PNS ketika mengambil foto dan swafoto.

"Saya sudah sampaikan kepada seluruh ASN dan warga Surabaya, foto kan bisa lupa, ada yang berpose jempol, ada yang tangannya pose metal, ada juga yang membentuk cuan (red: dua jari) akhirnya sekarang tidak boleh semuanya," imbau Eri.

Baca juga: Satpol PP Surabaya Tertibkan Puluhan Bangunan Liar Wilayah Tambak Wedi

Jika ditemukan ada ASN yang melanggar, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan memberi sanksi ringan hingga berat berupa pencopotan jabatan.

"Akan ada sanksi tersendiri ya dari Pemkot. Jadi sebenarnya kalau dia sampai ikut ke dalam hal politik, bisa dicopot pegawai negerinya. Kan ada peringatan satu, yang seperti ringan atau berat nanti kita lihat. Copot jabatannya kalau ikut politik praktis. Bisa dilepas," paparnya.

Baca juga: 750 Personel Satpol PP Disiagakan Amankan Malam Pergantian Tahun di Surabaya

Ia juga memberikan saran kepada warga Surabaya untuk menghindari pose yang secara langsung ada kaitannya dengan Pemilu 2024.

"Akhirnya sekarang kita minta ke warga Surabaya kalau foto seperti bung tomo saja, mengepal," pungkasnya.

Editor : Achmad S