Politik
Mili.id - Untuk perhitungan indeks pembangunan ketegakerjaan (IPK), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diimbau mengunakan data valid.
Menurut Anggota Komisi IX DPR RI A. R Sutan Adil Hendra data IPK yang teruji kebenarannya menjadi vital sebagai bahan kajian guna pengawasan yang menjadi tanggung jawab Komisi IX DPR RI.
Baca juga: Anggota Komisi IX, Aturan Pencairan JHT Usia 56 tahun Hambat Hak Pekerja
"Kami belum melihat bahwa dalam melaksanakan inovasi program dan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan dalam pemenuhannya ini bersumber pada data-data pengukuran yang valid dan akurat." tutur Sutan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan RI beserta jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (15/11).
Karena itu, dia berharap peningkatan IPK itu didukung oleh data-data akurat. Di samping itu, ia menegaskan bahwa perencanaan kerja di tahun 2022 sebaiknya tidak hanya mengandalkan skala prioritas kerja Kemnaker saja.
Baca juga: Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Lucy Road Show ke TKM Ultra Mikro
"Akan tetapi, Kemnaker harus turut mempertimbangkan basis informasi yang valid." ujarnya.
Menurutnya, tanpa adanya informasi yang valid, inovasi program dan kegiatan akan terbuang sia-sia tak berdampak apapun.
Walaupun tidak besar, politisi Partai Gerindra itu tetap mengapresiasi upaya kerja Kemnaker untuk meningkatkan IPK Indonesia, dikatakan pada masa pandemi Covid-19, terhitung terdapat kemajuan presebtase indeks yang dicapai.
"Pada tahun 2019, Kemnaker mampu mencapai 61,06 persen. Kemudian pada tahun 2020, IPK Indonesia mencapai medio hingga 67,64 persen." tutupnya
Editor : Redaksi
Berita Terkait
Politik
Anggota Komisi IX, Aturan Pencairan JHT Usia 56 tahun Hambat Hak Pekerja
Rabu, 16 Feb 2022 11:50 WIB
Ekbis
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Lucy Road Show ke TKM Ultra Mikro
Sabtu, 08 Jan 2022 23:36 WIB
